Manila, Filipina – Ketika mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada Maret lalu, Sheerah Escuerdo berbicara di stasiun televisi lokal, menyambut baik penahanan politikus itu atas tuduhan pembunuhan terkait perang narkoba yang dipimpinnya.
Escuerdo, yang kehilangan adiknya, Ephraim (18 tahun), akibat perang Duterte, memegang erat potret saudaranya saat wawancara dengan News 5 Everywhere sambil menuntut keadilan atas kematiannya.
Beberapa hari kemudian, ia terkejut menemukan video buatan AI yang menampilkan adiknya yang telah tewas beredar di Facebook. Dalam video itu, Ephraim mengaku masih hidup dan menuduh kakaknya berbohong.
"Aku masih hidup, tidak mati. Apa mereka membayarmu untuk ini?" kata gambar hasil komputer tersebut.
Video yang diunggah oleh seorang pendukung Duterte dengan 11.000 pengikut itu langsung mendapat ribuan tayangan di Facebook.
Salah satu komentar berbunyi, "Korban perang narkoba palsu."
Gambar Escuerdo dan adiknya dari wawancara News 5 Everywhere itulah yang dipakai pendukung Duterte untuk memalsukan tragedi keluarga mereka. Video itu kemudian dibagikan berulang kali, menyebar ke platform media sosial lain dan mengakibatkan Escuerdo terus-menerus dihujat oleh pendukung Duterte.
"Setiap bangun tidur, ada ratusan notifikasi dan pesan kebencian," katanya kepada Al Jazeera.
"Yang paling parah adalah membaca komentar orang-orang yang percaya ini nyata!" tambahnya.
Jenis pelecehan serupa juga dialami korban perang narkoba lainnya, terutama mereka yang tergabung dalam kelompok Rise Up, yang aktif mendorong intervensi ICC.
Penangkapan Duterte pada Maret terjadi di tengah perseteruan sengit antara mantan pemimpin itu dan sekutunya dulu, Presiden Ferdinand Marcos Jr. Aliansi mereka runtuh tahun lalu karena perbedaan kebijakan, termasuk upaya Marcos Jr mendekati Amerika Serikat. Kini, pendukung presiden berusaha memakzulkan anak Duterte, Sara, dari jabatan wakil presiden.
Negeri Disinformasi
Korban perang narkoba, keluarga, pendukung, bahkan pengacara mereka mengaku terus menjadi sasaran disinformasi online.
Dalam pernyataan resmi, National Union of People’s Lawyers (NUPL) yang mewakili Rise Up menyebut "kebencian online" itu "ditujukan kepada janda, ibu, dan anak perempuan korban perang narkoba, untuk mengintimidasi mereka diam."
Baik NUPL maupun Rise Up telah meminta pemerintah menyelidiki makin maraknya pelecehan online ini.
Menurut Danilo Arao, pakar media dan koordinator Kontra-Daya, kampanye pendukung Duterte bertujuan mendiskreditkan ICC, mengkriminalkan pengkritik mereka, dan menggambarkan keluarga mereka sebagai korban sebelum dan setelah pemilu 2025.
"Kubu Duterte ingin membersihkan citra sang patriark dan anaknya. Mereka akan pakai disinformasi demi tujuan mereka, meski harus memutarbalikkan fakta," kata Arao.
Ia merujuk pada postingan palsu yang menyebut ICC setuju membebaskan Duterte, padahal sebenarnya ditolak.
Gelombang AI Palsu
Pemerintah tahun lalu membentuk satgas untuk mengatasi disinformasi dan penyalahgunaan AI. Namun, lonjakan hoaks sudah terlihat sejak Desember ketika perseteruan Marcos-Duterte memanas.
Tsek.ph mencatat peningkatan penggunaan AI dalam disinformasi jelang pemilu Mei. Dari 35 klaim palsu yang dianalisis Februari-Mei, hampir sepertiganya "menggunakan teknologi deepfake untuk meniru figur publik atau memutarbalikkan realita."
"Ini masalah perilaku manusia, bukan AI. Operasi pengaruh disinformasi diperparah oleh penggunaan alat AI yang tidak etis," ujar Carljoe Javier dari Data and AI Ethics PH.
Seluruh kekuatan politik di Filipina telah memanfaatkan AI. Laporan OpenAI mengungkap perusahaan teknologi Comm&Sense menggunakan ribuan komentar pro-Marcos Jr dan anti-Duterte di Facebook dan TikTok.
"Jika Anda punya sumber daya dan kekuasaan, Anda bisa terus menyerang Duterte dan pendukungnya. Dengan AI, satu pesan bisa langsung jadi 20 versi berbeda," jelas Javier.
Filipina memiliki beberapa RUU tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab. Namun, Javier meragukan komitmen politikus dalam mengadvokasi etika AI.
"Apakah ada dorongan cukup bagi legislator untuk membuat kebijakan, sementara mereka mungkin diuntungkan dari operasi politik sekarang?" tanyanya.