Pemerintah Jerman mencatat “kemajuan awal yang kecil dalam bantuan kemanusiaan bagi penduduk Jalur Gaza,” menurut juru bicara Stefan Kornelius pada Sabtu, meski ia menekankan itu masih belum cukup untuk meringankan darurat.
Pernyataan Kornelius disampaikan secara tertulis saat Menteri Luar Negeri Johann Wadephul membeifing kabinet keamanan lewat telepon di akhir kunjungannya ke Israel dan Tepi Barat.
“Israel tetap berkewajiban untuk memastikan pasokan menyeluruh dengan dukungan PBB dan organisasi kemanusiaan lain,” kata Kornelius.
“Di saat yang sama, pemerintah Jerman prihatin atas informasi yang menunjukkan sebagian besar bantuan ditahan oleh Hamas dan organisasi kriminal.”
Menurut sumber keamanan Jerman, setengah hingga seluruh pasokan bantuan yang tiba di Jalur Gaza dialihkan oleh kelompok Islamis Palestina, Hamas, atau organisasi kriminal lainnya.
Jalur Gaza menghadapi ancaman kelaparan, kata PBB. Israel mengontrol semua titik akses ke wilayah itu dan selama berbulan-bulan hanya mengizinkan bantuan minimal untuk meningkatkan tekanan pada Hamas.
Namun sejak pekan lalu, Israel memperbolehkan pasokan lebih besar via jalur darat dan mengizinkan bantuan udara. Sebanyak 220 truk kini mengirim bantuan ke wilayah itu setiap hari.
Saat ini, dua dari tiga saluran air utama di Jalur Gaza berfungsi, serta satu dari 10 jalur transmisi listrik.
Tetapi harga tepung mencapai €80 ($92) per kilogram—sangat mahal. Sejauh ini, 73 ton bantuan telah dijatuhkan lewat udara, meski PBB mengkritik metode ini tidak efisien.
Kanselir Jerman Friedrich Merz menyampaikan rasa terima kasih kepada Bundeswehr serta mitra Yordania dan Eropa atas bantuan udara, dalam postingan di X.
“Kami tahu: bantuan udara hanyalah kontribusi kecil untuk meringankan penderitaan warga Gaza. Karena itu, kami terus bekerja keras agar bantuan jalur darat bisa lebih lancar.”
Bundeswehr memulai operasi bantuannya pada Jumat, bekerja sama dengan negara lain. Pesawat angkut Jerman telah menjatuhkan palet berisi makanan dan peralatan medis di atas Jalur Gaza, menurut Kementerian Pertahanan.