Meski menerapkan kebijakan penghematan, partai presiden diperkirakan akan unggul dalam pemilu tengah waktu Oktober yang krusial.
Presiden libertarian Argentina, Javier Milei, memveto rancangan undang-undang yang bertujuan menaikkan pensiun dan belanja disabilitas, di tengah protes terhadap kebijakan fiskal penghematannya yang berdampak pada kehidupan sehari-hari banyak orang.
Pemerintahan Milei mengumumkan keputusan tersebut pada Senin, kurang dari tiga bulan sebelum pemilu tengah waktu yang penting, dengan alasan negara tidak memiliki cukup dana untuk membiayai undang-undang tersebut.
Veto masih bisa dibatalkan oleh mayoritas dua pertiga di Kongres, di mana politikus menyetujui undang-undang itu pada Juli lalu.
Presiden Argentina, yang partainya hanya menguasai sedikit kursi di parlemen, berharap terulangnya kesuksesan tahun lalu ketika ia berhasil menggagalkan kenaikan pensiun berkat dukungan dari blok konservatif PRO.
Dalam pernyataan di X pada Senin, kantor presiden menyatakan bahwa undang-undang yang diveto tersebut disetujui Kongres dengan “cara tidak bertanggung jawab”, tanpa mengidentifikasi sumber pendanaan.
Disebutkan bahwa kenaikan belanja itu akan mencapai 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini dan 1,68 persen PDB pada 2026.
“Presiden ini lebih memilih menyampaikan kebenaran yang tidak nyaman daripada mengulang kebohongan yang nyaman,” kata kantor presiden.
“Satu-satunya cara membuat Argentina besar kembali adalah dengan usaha dan kejujuran, bukan resep-resep lama,” tambahnya, menggemakan retorika “make America great again” dari Presiden AS Donald Trump.
Sejak menjabat pada Desember 2023, Milei, yang menyebut diri “anarko-kapitalis”, memotong belanja federal untuk menekan inflasi.
Sebagai bagian dari perubahan ekonomi besar-besaran, pemerintahannya menghapus puluhan ribu pekerjaan pegawai negeri dan melakukan pemotongan drastis pada belanja sosial dan proyek publik.
Pada 2024, kebijakan Milei membuat Argentina mencatat surplus tahunan pertama dalam 14 tahun, dan pada Juni, inflasi bulanan turun di bawah 2 persen untuk pertama kali sejak 2020.
Namun, kebijakan presiden dituding memicu jutaan orang jatuh miskin di paruh pertama tahun lalu.
Pengangguran juga meningkat, dan harga naik 40 persen secara tahunan, kondisi yang memicu protes.
Peneliti menyebut penerima pensiun, yang menjadi pusat demonstrasi mingguan, adalah kelompok paling terdampak.
Meski ada protes publik, jajak pendapat menunjukkan partai Milei unggul besar menjelang pemilu tengah waktu Oktober, yang akan menjadi referendum atas dua tahun pertama pemerintahannya.