Pemerintah Inggris telah mengatakan bahwa mereka tidak akan mengirimkan pembayaran lebih lanjut ke Rwanda setelah pembatalan kesepakatan migran antara kedua negara tersebut.
Pada hari Senin, juru bicara pemerintah Rwanda Yolande Makolo mengatakan bahwa Inggris telah meminta Rwanda untuk “diam-diam mengabaikan” pembayaran yang tersisa – yang dilaporkan sebesar £50 juta ($64 juta) – berdasarkan “kepercayaan dan kejujuran”.
Namun, Rwanda sekarang meminta Inggris untuk membayar sisa uang yang diklaimnya masih harus dibayarkan, menuduh Inggris telah melanggar kepercayaan dengan menangguhkan sebagian bantuan ke negara tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara pemerintah Inggris mengatakan bahwa “tidak akan ada pembayaran lebih lanjut terkait kebijakan ini dan Rwanda telah mengabaikan pembayaran tambahan.”
Perselisihan atas pembayaran terkait skema Rwanda muncul setelah pemerintah Inggris mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan bantuan bilateral ke negara Afrika Timur tersebut bulan lalu, kecuali untuk “dukungan kepada yang paling miskin dan rentan”.
Inggris mengambil keputusan untuk memotong bantuan setelah menuduh negara itu mendukung M23, kelompok pemberontak yang telah merebut sebagian besar wilayah timur Republik Demokratik Kongo dalam pemberontakan mematikan.
Pemotongan bantuan tersebut dianggap sebagai “tindakan hukuman yang tidak beralasan untuk memaksa Rwanda untuk mengorbankan keamanan nasional kami,” kata Makolo pada hari Senin.
Rwanda sering membantah mendukung kelompok pemberontak M23, tetapi baru-baru ini lebih defensif, mengatakan bahwa mereka harus mengambil langkah-langkah untuk menghadapi ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh milisi genosida di dekat perbatasannya.
Para ahli PBB sebelumnya memperkirakan bahwa antara 3.000 dan 4.000 tentara Rwanda berada di timur Kongo.
Makolo mengatakan bahwa Rwanda akan “mengikuti” pembayaran tertunda terkait kesepakatan migran yang dimana Inggris “terikat secara hukum”.
Rencana untuk deportasi beberapa pencari suaka ke Rwanda, yang dirancang oleh pemerintah Konservatif sebelumnya pada tahun 2022, menghabiskan £240 juta ($310 juta) sebelum dibatalkan oleh Perdana Menteri Sir Keir Starmer.
Berbicara pada bulan Juli tahun lalu, tak lama setelah terpilih, Starmer mengatakan bahwa rencana tersebut “telah mati dan dikubur”, dengan argumentasi bahwa skema tersebut “tidak pernah menjadi penangkal” dan hanya akan mendepak “kurang dari 1%” kedatangan perahu kecil.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara pemerintah Inggris mengatakan: “Menteri Dalam Negeri telah menegaskan bahwa Kemitraan Migrasi dan Pembangunan Ekonomi dengan Rwanda yang mahal menyia-nyiakan uang pajak dan tidak boleh dilanjutkan.”
Anda mungkin juga tertarik:
[Getty Images/BBC]
Kunjungi BBCAfrica.com untuk berita lebih lanjut dari benua Afrika.
Ikuti kami di Twitter @BBCAfrica, di Facebook di BBC Afrika atau di Instagram di bbcafrica