Pemerintah Inggris mengatakan bahwa mereka akan menghentikan ekspor beberapa senjata ke Israel karena bisa digunakan untuk melanggar hukum internasional. Menurut Menteri Luar Negeri David Lammy, ada “risiko jelas” bahwa beberapa barang bisa digunakan untuk “melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional.” Keputusan ini terkait dengan sekitar 30 lisensi ekspor dari 350 lisensi untuk peralatan “yang kami nilai untuk digunakan dalam konflik saat ini di Gaza,” termasuk bagian-bagian pesawat militer dan drone serta barang-barang yang digunakan untuk penargetan darat. Lammy juga mengatakan bahwa keputusan ini bukanlah penentuan kesalahan atau kebenaran apakah Israel telah melanggar hukum internasional, dan bukan pula embargo senjata. Inggris termasuk di antara beberapa sekutu Israel yang semakin mendapat tekanan untuk menghentikan ekspor senjata karena dampak dari perang di Gaza yang sudah berlangsung selama 11 bulan dan telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina. Perusahaan-perusahaan Inggris menjual jumlah senjata dan komponen yang relatif kecil ke Israel. Pemerintah Starmer juga mengembalikan pendanaan untuk badan bantuan Palestina PBB UNRWA, yang sebelumnya dihentikan oleh pemerintahan pendahulunya Rishi Sunak pada Januari. Lammy, yang telah dua kali mengunjungi Israel dalam dua bulan terakhir sebagai bagian dari upaya Barat untuk mendorong gencatan senjata, mengatakan bahwa dia adalah “sahabat Israel,” tetapi menyebut kekerasan di Gaza sebagai “mengerikan.” “Tindakan Israel di Gaza terus menimbulkan kerugian besar bagi warga sipil, merusak infrastruktur sipil, dan menimbulkan penderitaan yang besar,” katanya.
