“Bencana kemanusiaan di Gaza terus berlanjut, dan kami mendesak Israel untuk membatalkan keputusan memperluas operasi militer,” ujar Jennifer Chapman.
Inggris akan memberikan bantuan tambahan kepada Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) untuk mendukung warga Gaza, “tetapi hanya jika pemerintah Israel mengizinkan bantuan masuk,” kata Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (FCDO) pada Sabtu.
Bantuan tambahan senilai £8,5 juta itu akan digunakan untuk menyediakan makanan, air, dan bahan bakar di wilayah Gaza yang paling membutuhkan, ujar Menteri Pembangunan Internasional Jennifer Chapman.
Dia menyebut situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk dan mengutuk persetujuan kabinet keamanan Israel atas rencana untuk meningkatkan serangan di Gaza.
“Sangat tidak bisa diterima bahwa begitu banyak bantuan masih menunggu di perbatasan,” kata Chapman. “Inggris siap memberikan lebih banyak melalui mitra kami, dan kami menuntut pemerintah Israel mengizinkan lebih banyak bantuan masuk dengan aman. Kurangnya pasokan yang masuk menciptakan pemandangan mengerikan di mana warga yang putus asa berebut bantuan sedikit.”
Warga Palestina berjalan untuk mengambil bantuan dari Gaza Humanitarian Foundation, di Khan Yunis, Jalur Gaza selatan, 29 Mei 2025 (kredit: REUTERS/Hatem Khaled)
Inggris adalah donor terbesar OCHA pada 2025, dan dana tambahan ini menjadi bagian dari anggaran £101 juta untuk Palestina tahun ini, dengan £60 juta dialokasikan untuk dukungan kemanusiaan, kata FCDO.
Kementerian Luar Negeri Gagal Rilis Laporan Risiko Genosida Israel
Kementerian Luar Negeri Inggris dilaporkan tidak memenuhi permintaan informasi (FOI) dari Amnesty International untuk melihat penilaian internal Juni 2024 yang menyatakan tidak ada risiko serius Israel melakukan genosida di Gaza.
Amnesty berusaha mengakses penilaian tersebbut, tetapi FCDO tidak merespons dalam waktu satu bulan sesuai aturan. Mereka juga menolak mengungkap apakah ada penilaian terbaru tentang risiko genosida.
Amnesty mengajukan keluhan resmi ke Kantor Komisaris Informasi tahun lalu.
Namun, The Jerusalem Post menemukan permintaan FOI lain dari Amnesty pada 19 Juni 2025 yang belum direspons. Permintaan ini meminta akses ke penilaian tersebut serta info terbaru kapan penilaian terakhir dilakukan.
Laporan pertama kali muncul di The Guardian pada Jumat, tetapi keberadaan penilaian risiko genosida ini disebut dalam argumen pemerintah Inggris dalam kasus Al-Haq v Sekretaris Negara untuk Perdagangan [F-35] awal tahun ini. Meski kutipan dokumen disebut dalam kasus F-35, Amnesty berusaha melihat dokumen lengkapnya.
Al-Haq, kelompok asal Tepi Barat, menggugat Departemen Perdagangan Inggris karena mengecualikan suku cadang F-35 saat menghentikan sementara beberapa izin ekspor senjata tahun lalu, dengan alasan suku cadang tersebut digunakan melanggar hukum humaniter internasional.
Pengadilan Tinggi London pada Juni memutuskan keputusan tersebut sah.
Dalam dokumen kasus, pemerintah menyatakan telah melakukan penilaian melalui Unit Gabungan Kontrol Ekspor di FCDO pada 11 Juni 2024.
Kesimpulannya, “tidak ada risiko serius genosida terjadi.”
Salah satu kutipan menyatakan, “temnuan bahwa Israel tidak mematuhi hukum humaniter internasional tidak otomatis menunjukkan niat genosida. Tidak ada bukti Israel sengaja menargetkan perempuan atau anak-anak. Ada juga bukti upaya Israel membatasi dampak pada warga sipil.”
“Tidak ada bukti keputusan strategis tingkat tinggi yang disampaikan melalui rantai komando militer, seperti yang terlihat dalam pembantaian dan deportasi di Srebrenica yang dinilai sebagai genosida dalam kasus Bosnia (satu-satunya temuan genosida oleh ICJ hingga saat ini),” kata pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, FCDO belum merespons permintaan komentar dari The Post.