Penandatanganan kemitraan pertahanan ini menyusul laporan bahwa Washington tengah mengupayakan akses terbang melintas di Indonesia bagi pesawat militer AS.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth telah menyambut baik pembentukan “kemitraan kerja sama pertahanan utama” dengan Indonesia, dengan menyatakan hal ini menegaskan “kekuatan dan potensi” hubungan dengan Jakarta dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik.
Hegseth menerima Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin di Pentagon pada Senin, tempat perjanjian tersebut ditandatangani.
Rekomendasi Cerita
“Kemitraan ini mencerminkan kekuatan dan potensi hubungan keamanan kita… memperkuat pencegahan regional, dan memajukan komitmen bersama kita untuk perdamaian melalui kekuatan,” ujar Hegeseth, sebagaimana dikutip dalam pernyataan Departemen Pertahanan.
Menteri Pertahanan AS itu juga menyatakan hubungan keamanan Washington dan Jakarta “aktif dan berkembang”, dengan mencatat bahwa angkatan bersenjata kedua negara berpartisipasi dalam lebih dari 170 latihan militer bersama setiap tahunnya.
Sebuah pernyataan bersama mengenai kemitraan baru ini menyebut kedua pihak telah sepakat untuk bekerja sama mengembangkan “kapabilitas asimetris yang canggih, mempelopori teknologi pertahanan generasi berikutnya di domain maritim, bawah permukaan, dan sistem otonom”, serta meningkatkan kesiapan operasional.
“Kami hadir sebagai delegasi Indonesia… dengan antusiasme yang sangat besar untuk terus mengembangkan hubungan pertahanan kita, [yang] harus berkelanjutan bagi generasi penerus kita di Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Sjafrie seperti dikutip.
“Kami bekerja atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan untuk meningkatkan nilai kepentingan nasional kita,” tambahnya.
Penandatanganan kemitraan ini terjadi sehari setelah muncul laporan di Indonesia bahwa kedua negara sedang membahas proposal untuk memberi akses bagi pesawat militer AS melintasi ruang udara Indonesia.
AS disebut sedang mengupayakan akses terbang melintas “blanket” bagi pesawat militernya melalui ruang udara Indonesia, sebagaimana dilaporkan sejumlah media pada Minggu, dengan tambahan keterangan bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menyetujui proposal tersebut.
Menanggapi laporan itu, Kementerian Pertahanan di Jakarta menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedua negara masih membahas “Letter of Intent”, dan hanya draf awal mengenai terbang melintas yang sedang didiskusikan secara internal. Kementerian menambahkan, draf tersebut belum final maupun mengikat.
Penguasaan atas ruang udara Indonesia sepenuhnya milik Indonesia, tambah Kementerian Pertahanan, seraya menyebutkan bahwa kesepakatan dengan negara lain akan melindungi kedaulatan Indonesia dan berpegang pada hukum Indonesia.
“Kesepakatan ini belum final. Tidak mengikat secara hukum. Tidak dapat dijadikan dasar bagi kebijakan resmi pemerintah,” ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan Sjafrie, Rico Ricardo Sirait, kepada Jakarta Globe.
“Otoritas, kendali, dan pengawasan atas ruang udara Indonesia sepenuhnya berada di negara kita. Setiap regulasi potensial harus menjamin otoritas penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak aktivitas apa pun di ruang udara nasional,” katanya kepada media tersebut.
Prabowo dijadwalkan bertemu dengan rekannya dari Prancis, Emmanuel Macron, di Paris pada Selasa, hanya sehari setelah ia berunding dengan Vladimir Putin dari Rusia mengenai minyak, menurut pemerintah di Jakarta seperti dikutip kantor berita AFP.
Bulan lalu, pemerintah Prabowo mengumumkan penjatahan bahan bakar dan memberlakukan kebijakan kerja dari rumah satu hari per pekan bagi pegawai negeri untuk menghemat stok energi seiring melonjaknya harga akibat perang AS-Israel terhadap Iran.