Hukum Kemasan Jerman (VerpackG): Aturan Penting bagi Perusahaan Global
Undang-undang Kemasan Jerman, atau VerpackG, adalah regulasi kunci yang berdampak pada perusahaan di seluruh dunia yang menjual produk ke konsumen Jerman. Peraturan ini menetapkan ketentuan ketat soal limbah kemasan, daur ulang, dan tanggung jawab perusahaan—artinya, jika bisnis Anda mengekspor ke Jerman, kemungkinan besar Anda terkena dampaknya.
Bahkan jika perusahaan Anda berbasis di luar Jerman, Anda tetap harus mematuhi hukum ini jika mengirim produk ke sana. Memahami cara kerja sistem ini dapat membantu menghindari denda dan memastikan strategi kemasan Anda selaras dengan tujuan keberlanjutan Eropa.
Diperkenalkan pada 2019, VerpackG menggantikan undang-undang kemasan lama dengan kerangka yang lebih ambisius untuk mengurangi limbah dan mendorong daur ulang. Ini mencerminkan komitmen Jerman terhadap perlindungan lingkungan dan agenda ekonomi sirkuler Uni Eropa.
Hukum ini berlaku untuk semua bisnis yang menempatkan barang berkemasan di pasar Jerman—baik secara langsung maupun melalui platform online. Termasuk produsen, pemilik merek, penjual e-commerce, importir, bahkan perusahaan luar negeri yang mengirim barang ke pelanggan di Jerman. Jika produk Anda sampai ke konsumen Jerman dalam bentuk kemasan apa pun—dari pembungkus hingga kardus pengiriman—perusahaan Anda wajib mematuhi aturan VerpackG.
Tiga Kewajiban Utama dalam VerpackG:
- Registrasi di LUCID
Sebelum menjual di Jerman, perusahaan harus mendaftar di LUCID Packaging Register, database nasional yang dikelola Central Agency Packaging Register (ZSVR). Pendaftaran ini gratis dan transparan, bertujuan mencegah perusahaan menghindari kewajiban. - Bergabung dengan Sistem Ganda
Setelah terdaftar, bisnis Anda harus bergabung dengan dual system—organisasi berlisensi yang menangani pengumpulan dan daur ulang limbah kemasan di seluruh Jerman. Contohnya Der Grüne Punkt dan Interzero. Sistem ini memastikan kemasan Anda didaur ulang dengan benar. Biaya ditentukan berdasarkan jenis dan berat kemasan. - Pelaporan Data Kemasan
Setiap tahun, Anda wajib melaporkan berapa banyak kemasan yang dipasarkan di Jerman beserta kategorinya (plastik, kertas, kaca). Perusahaan besar harus melampirkan laporan bersertifikat pihak ketiga. Kegagalan melapor bisa berakibat denda hingga €200.000 atau larangan jual di platform online.Target Daur Ulang yang Ketat
VerpackG menetapkan target daur ulang tinggi: 90% untuk kemasan kertas dan kaca, serta 63% untuk plastik. Mulai 2025, botol plastik sekali pakai wajib mengandung minimal 25% bahan daur ulang, naik menjadi 30% pada 2030.
Jerman juga mempersiapkan regulasi baru dari UE: Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), yang akan berlaku penuh pada 2026. Aturan ini akan menyelaraskan standar kemasan di seluruh UE, mewajibkan kemasan yang didesain untuk didaur ulang dan membatasi bahan berlebihan.
Risiko Ketidakpatuhan
- Pemblokiran di Marketplace: Platform seperti Amazon dan eBay wajib memblokir penjual yang tidak patuh.
- Ekspos Publik: Perusahaan terdaftar tercantum di database LUCID yang terbuka, sehingga kompetitor dan pelanggan bisa melihat siapa yang patuh.
- Denda Hingga €200.000 per Pelanggaran.
Langkah Persiapan untuk Bisnis Baru
- Periksa Kewajiban Anda: Jika mengirim produk berkemasan ke Jerman, kemungkinan besar Anda perlu mendaftar.
- Pilih Mitra Dual System: Cari penyedia daur ulang berlisensi dan hitung estimasi biaya.
- Catat Data Kemasan: Lacak jenis dan jumlah kemasan untuk memudahkan pelaporan tahunan.
- Evaluasi Desain Kemasan: Beralih ke kemasan ramah lingkungan bisa menekan biaya dan mempersiapkan bisnis untuk aturan UE mendatang.
VerpackG bukan sekadar hukum lokal, tapi cerminan arah kebijakan kemasan global: transparansi, tanggung jawab produsen, dan keberlanjutan. Dengan mematuhinya, bisnis Anda tidak hanya lolos regulasi tapi juga membangun kepercayaan konsumen yang peduli lingkungan.
Artikel "German packaging law that targets global sellers" awalnya diterbitkan oleh Packaging Gateway.
Disclaimer: Informasi di sini hanya untuk tujuan umum dan bukan nasihat hukum. Konsultasikan dengan profesional sebelum mengambil keputusan bisnis.