LONDON (AP) — Seorang hakim Inggris memberhentikan sementara rencana pemerintah untuk mendeportasi seorang pencari suaka yang menyeberangi Selat Inggris kembali ke Prancis. Hal ini menunda deportasi pertama di bawah kesepakatan antara London dan Paris.
Pria Eritrea berusia 25 tahun itu rencananya akan meninggalkan Inggris pada hari Rabu menggunakan penerbangan komersial. Namun, setelah pengacaranya mengajukan banding, Hakim Pengadilan Tinggi Clive Sheldon memberikan “periode bantuan interim singkat” agar pria tersebut dapat menyajikan bukti untuk mendukung klaimnya bahwa ia adalah korban perdagangan manusia.
Kuasa hukum Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood berargumen bahwa pria tersebut, yang tidak dapat diidentifikasi karena alasan hukum, bisa dan seharusnya mengajukan suaka di Prancis.
“Menurut saya, terdapat isu serius yang perlu diadili terkait klaim perdagangan manusia dan apakah Sekretaris Negara telah menjalankan tugas investigasinya secara sah,” ujar sang hakim.
Putusan ini merupakan kemunduran bagi upaya Perdana Menteri Keir Starmer untuk menghentikan arus penyeberangan dari Prancis menggunakan perahu-perahu kecil.
Lebih dari 30.000 orang telah melakukan penyeberangan sejauh ini pada tahun ini, setelah 37.000 orang pada tahun 2024. Puluhan orang telah meninggal dalam beberapa tahun terakhir saat berupaya menyeberangi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dengan menggunakan sekoci yang penuh sesak.
Starmer membatalkan rencana kontroversial pemerintahan Konservatif sebelumnya untuk mengirim para migran yang menyeberangi selat dalam perjalanan satu arah ke Rwanda. Sebagai gantinya, dia menyandarkan harapan pada kesepakatan dengan Paris untuk mengirim kembali beberapa orang yang menyeberang ke Prancis, sebagai imbalan untuk menerima beberapa pencari suaka yang saat ini berada di Prancis dan memiliki ikatan keluarga dengan Inggris.
Pejabat Inggris menyarankan bahwa rencana “satu masuk, satu keluar” ini merupakan terobosan besar, meskipun program awal ini hanya melibatkan sejumlah orang terbatas.
Pemerintah juga berupaya mempercepat proses penanganan klaim suaka. Para pejabat telah menampung puluhan ribu migran yang menunggu keputusan di berbagai hotel dengan biaya publik, dan hotel-hotel tersebut telah menjadi titik panas bagi unujuk rasa.
Menteri Kabinet Liz Kendall menyatakan bahwa keputusan pengadilan ini mengecewakan tetapi tidak akan menghentikan jalannya kesepakatan.
“Ini hanya satu orang. Hal ini tidak akan menggoyahkan dasar fundamental dari kesepakatan ini,” ujarnya.