Direktur data publik di Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa akses ke basis data identitas nasional telah pulih sebelum skema bebas visa bagi turis Tiongkok berlaku. Pernyataan ini bertentangan dengan berbagai unggahan yang menyebarkan teori konspirasi bahwa gangguan tersebut memungkinkan mereka mengindari larangan bagi turis untuk membuka akun telepon seluler. Pejabat tersebut dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan ICT juga menegaskan bahwa pemadaman sementara itu tidak menghilangkan persyaratan hukum bagi penyedia telekomunikasi untuk memverifikasi nomor KTP atau nomor registrasi orang asing dari pelanggan.
Klaim ini disebarkan dalam unggahan X pada 11 Oktober oleh aktivis berbasis AS, Tara O, yang sebelumnya telah menyebarkan klaim konspirasi mengenai dugaan pengaruh politik Tiongkok di Korea Selatan.
Unggahan Tara O berbunyi: "ID tidak lagi diperlukan untuk membuka akun ponsel di Korea Selatan ‘karena kebakaran di NIRS’ (pusat data). Jadi, semua orang Tiongkok yang masuk tanpa visa bisa mendapatkan ponsel. Apa yang bisa salah?"
Unggahan O mengutip unggahan X lain yang mengklaim bahwa, karena sistem verifikasi ID down, toko ponsel menerima pemberitahuan untuk "aktifkan ponsel dulu, verifikasi nanti," yang secara efektif mengizinkan penggunaan "ID palsu, kedaluwarsa, atau rusak" secara legal.
Unggahan yang dikutip itu menyebutnya sebagai "hari ponsel sekali pakai legal" dan mengklaim bahwa itu bertepatan dengan dimulainya skema bebas visa bagi turis Tiongkok.
Korea Selatan mengalami peningkatan sentimen anti-Tiongkok sejak deklarasi darurat militer yang gagal oleh mantan presiden Yoon Suk Yeol dan pemakzulannya berikutnya. AFP telah membantah unggahan lain yang secara keliru mengklaim bahwa turis Tiongkok dapat memasuki negara itu tanpa persyaratan imigrasi apapun.
Klaim yang menyatakan bahwa pemadaman pusat data memungkinkan turis Tiongkok bebas visa membuat "ponsel sekali pakai" untuk aktivitas ilegal seperti penjualan narkoba juga muncul di Threads dan Facebook.
Klaim-klaim ini beredar setelah kebakaran pada 26 September di National Information Resources Service (NIRS) di Daejeon mengganggu sebagian jaringan data pemerintah Korea Selatan, termasuk akses ke basis data identitas nasional.
Berdasarkan Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi, pelanggan ponsel Korea Selatan harus memverifikasi identitas mereka menggunakan dokumen resmi seperti kartu registrasi penduduk, SIM, paspor, atau kartu registrasi orang asing saat menandatangani kontrak telekomunikasi.
Sistem verifikasi nama asli ini diperkenalkan untuk membatasi penipuan dan kejahatan berbasis ponsel, memastikan setiap akun ponsel terikat pada identitas yang dapat diverifikasi.
Pengunjung jangka pendek dan turis bebas visa dapat menggunakan kartu SIM prabayar tetapi tidak dapat membuka akun telepon seluler, karena hanya penduduk dengan Kartu Registrasi Orang Asing yang sah yang memenuhi syarat.
Surat kabar Chosun Ilbo melaporkan bahwa sekitar 150.000 akun telepon seluler diaktifkan tanpa verifikasi ID penuh setelah kebakaran NIRS, sebelum sistem dipulihkan, mengutip data yang diserahkan kepada seorang anggota parlemen oposisi oleh perusahaan telekomunikasi.
Sistem Telah Dipulihkan
Namun, direktur data publik Kementerian Dalam Negeri, Bae Il-gwon, mengatakan kepada AFP bahwa gangguan tersebut singkat dan sepenuhnya pulih pada 29 September — hari yang sama ketika program bebas visa untuk turis grup Tiongkok dimulai.
"Tidak ada masalah sekarang. Sistem telah dipulihkan pada tanggal 29," kata Bae pada 13 Oktober, seraya menambahkan bahwa selama masa gangguan, toko ponsel masih melakukan pemeriksaan identitas.
"Ada beberapa cara untuk memverifikasi identitas. Toko melanjutkan proses verifikasi normal, tetapi mereka untuk sementara tidak dapat memeriksa silang apakah ID asli melalui basis data pemerintah — bagian itu dilakukan kemudian setelah sistem kembali online," jelasnya.
Menurut Bae dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan ICT, pemadaman NIRS tidak menghilangkan persyaratan hukum untuk verifikasi.
Juru bicara dari tiga perusahaan telekomunikasi besar Korea Selatan — SK Telecom, KT, dan LG U+ — mengatakan kepada AFP, "prosesnya untuk sementara dialihkan ke prosedur ‘aktifkan dulu, verifikasi nanti’ hingga sistem sepenuhnya pulih".
Salah satu dari mereka menambahkan bahwa "sejak 1 Oktober, kami telah menyelesaikan prosedur verifikasi susulan secara berurutan, dan sebagian besar akun ternyata milik pelanggan yang sah" dan bahwa "untuk sedikit kasus yang tidak cocok, kami berencana untuk memverifikasi ulang atau membatalkan paket segera."
Kasus yang disebut "ponsel sekali pakai" di Korea Selatan biasanya melibatkan calo yang menyalahgunakan ID orang asing yang terdaftar — masalah yang telah ada sebelum kebakaran NIRS dan kebijakan bebas visa.