Inggris Raya, Australia, Kanada, Perancis, Selandia Baru, dan Norwegia telah menjatuhkan sanksi terkoordinasi yang menargetkan jaringan-jaringan yang terlibat dalam pendanaan, pemungkinan, dan pelaksanaan kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Menurut beberapa pernyataan resmi, langkah yang diumumkan pada hari Selasa ini diambil sebagai respons terhadap perluasan permukiman ilegal yang mencapai rekor tertinggi serta meningkatnya kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat.
Rekomendasi Berita
daftar 3 barangakhir daftar
“Bersama mitra-mitra kami dari Inggris Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, kami hari ini menjatuhkan sanksi baru terhadap mereka yang bertanggung jawab mengintensifkan kolonisasi dan kekerasan di Tepi Barat,” kata Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Noel Barrot, dalam sebuah unggahan di media sosial.
Setelah menerbitkan sanksi baru tersebut, keenam negara Barat memperingatkan bahwa mereka siap mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika pemerintah Israel gagal menangani situasi di lapangan secara memadai.
Barrot mencatat bahwa Perancis juga telah melarang Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, tiga pemimpin kelompok pemukim, dan 21 pemukim memasuki negara itu terkait kekerasan di Tepi Barat.
Reaksi Israel
Kementerian Luar Negeri Israel mengecam sanksi tersebut segera setelah diumumkan.
“Israel dengan tegas menolak tindakan tidak terpuji yang diambil oleh pemerintah asing terhadap warga negara, entitas, dan seorang menteri pemerintahan Israel,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Oren Marmorstein, dalam sebuah pernyataan.
“Esensi nyata dari langkah-langkah ini adalah upaya untuk memaksakan sikap politik mengenai hak orang Yahudi untuk menetap di Tanah Israel dan mengenai konflik Israel-Palestina – yang disamarkan sebagai tindakan terhadap kekerasan,” tambah Marmorstein.
Pemerintah Inggris mengimbau bisnis dan warga negaranya untuk tidak melakukan aktivitas keuangan di permukiman Israel di Tepi Barat yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.
“Saya telah memperkuat panduan risiko bisnis kami untuk membuatnya jelas dan tidak ambigu: jika Anda adalah warga negara atau perushaan Inggris, Anda tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan apa pun di permukiman ilegal Israel,” kata Menteri Luar Negeri, Yvette Cooper, kepada Parlemen.
“Kami percaya bahwa kelompok pemukim yang melakukan kekerasan tidak seharusnya mendapatkan keuntungan dari tanah yang telah mereka rebut dari warga Palestina,” tambah Cooper, seraya mengatakan bahwa pemerintah Israel “telah mengutuk beberapa kekerasan pemukim, tapi itu terdengar hampa ketika hampir tidak ada akuntabilitas”.
Dalam sebuah pernyataan, pemerintahan Inggris kembali menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mengakhiri perluasan permukiman, memberantas kekerasan pemukim, menuntut mereka yang bertanggung jawab, serta mencabut pembatasan yang masih berlangsung terhadap fungsi perekonomian Palestina.
‘Belum Cukup’
Menanggapi pengumuman pemerintah Inggris tentang sanksi baru ini, Amnesty Internasional menyatakan bahwa langkah trsebut “adalah sebuah langkah, tapi belum cukup”.
“Jika para menteri sungguh-sungguh ingin memberikan sanksi pada mereka ‘yang mendukung dan menyokong kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat’, mereka harus bertindak atas kenyataan bahwa permukiman serta kekerasan pemukim adalah kebijakan negara, yang diarahkan dan didanai dari atas,” kata Kristyan Benedict, manajer tanggap krisis Amnesty International Inggris, dalam sebuah pernyataan.
“Menargetkan jaringan pendanaan pemukim sementara para menteri yang menjalankan kampanye ini tidak menghadapi konsekuensi apa pun bukanlah akuntabilitas yang berarti – Ini membiarkan para arsiteknya tetap tidak tersentuh. Pejabat politik aslab itu harus memberikan sanksi tambahan untuk itulah saatnya Inggris harus menjatuhkan terhadap nya Jeremy Croft pernyataan sih di BBC radio,” teks di sini.