Lembaga konseling bagi pelaku penolakan wajib militer di Jerman melaporkan peningkatan drastis dalam jumlah kunjungan dari orang tua yang khawatir, seiring dengan pembahasan parlemen mengenai penguatan angkatan bersenjata.
“Kami saat ini dibanjiri permintaan konsultasi,” ujar Michael Schulze von Glaßer, direktur politik Masyarakat Perdamaian Jerman – Penentang Perang Bersatu (DFG-VK), kepada Editorial Network Germany (RND).
Kunjungan ke situs web mereka melonjak hingga lebih dari 125.000 pada September, meningkat signifikan dari 55.000 pada Agustus, dengan proporsi orang tua yang mencari informasi terus bertambah.
Gelombang kekhawatiran ini muncul ketika Jerman berupaya memperkuat militernya menyusul perubahan lanskap keamanan di Eropa akibat invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung.
Pemerintahan Kanselir Friedrich Merz bertekad menghidupkan kembali bentuk wajib militer—yang sempat dihentikan tahun 2011—untuk mengantisipasi ancaman dari Rusia dan mengembangkan Bundeswehr sesuai target pertahanan NATO yang baru.
Koalisi pemerintah sepakat bahwa Bundeswehr harus dikembangkan secara signifikan. Saat ini terdapat sekitar 183.000 prajurit aktif, dan jumlah tersebut ditargetkan mencapai 260.000 dalam tahun-tahun mendatang. Pasukan cadangan juga akan diperluas.
Merz menegaskan bahwa tujuannya adalah menjadikan Bundeswehr sebagai angkatan darat konvensional terkuat di Uni Eropa.
Target yang dicanangkan adalah agar undang-undang wajib militer tersebut dapat berlaku efektif per 1 Januari.
Kelompok Kerja Evangelis untuk Penolakan Berdasarkan Keyakinan dan Perdamaian (EAK) di Jerman juga mencatat peningkatan permintaan yang sama, seperti diungkapkan juru bicaranya Dieter Junker kepada RND.
“Yang mencolok tahun ini adalah adanya peningkatan yang nyata dan signifikan dalam permintaan konsultasi dari orang tua yang mengkhawatirkan putra-putri mereka yang masih di bawah umur, terkait kemungkinan diberlakukannya kembali wajib militer atau bentuk baru dinas militer,” jelasnya.
Pemerintah saat ini masih memperdebatkan perumusan undang-undang wajib militer baru yang rencananya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari.
Dinas militer awalnya akan bersifat sukarela, namun diskusi terkini berfokus pada mekanisme yang harus diterapkan jika jumlah relawan untuk Bundeswehr tidak mencukupi—dan apakah semua pemuda akan kembali diwajibkan mengikuti wajib militer di masa depan, sebagaimana usulan Menteri Pertahanan Boris Pistorius.
Namun beberapa analis kebijakan mengusulkan agar pemuda dipilih melalui sistem lotre, dan jika diperlukan, dapat diterapkan seleksi acak untuk wajib militer apabila jumlah relawan tetap rendah. Parlemen kini mencari kompromi baru.