Amnesty International menyatakan pemadaman internet ‘sangat mencemaskan’ seiring kampanye pemilu yang ‘dinodai oleh represi besar-besaran’.
Diterbitkan Pada 14 Jan 202614 Jan 2026
Klik untuk berbagi di media sosial
share2
Uganda menghadapi desakan yang kian menguat untuk mencabut pemadaman internet nasional menjelang pemilu yang penut ketegangan, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan pembatasan yang diterapkan pemerintah itu “sangat memperihatinkan”.
Dalam sebuah unggahan media sosial pada Rabu, Kantor Hak Asasi Manusia PBB menekankan bahwa “akses terbuka terhadap komunikasi & informasi merupakan kunci bagi pemilihan umum yang bebas dan jujur”.
Rekomendasi Cerita
daftar 3 itemakhir daftar
“Semua warga Uganda harus dapat berpartisipasi dalam membentuk masa depan mereka & masa depan negara mereka,” demikian pernyataan mereka.
Seruan ini muncul sehari setelah sebuah badan regulator pemerintah Uganda memerintahkan operator jaringan seluler untuk memblokir akses internet publik, mulai Selasa malam, seiring negara Afrika Timur itu bersiap untuk pemilu umum 15 Januari.
Pemantau internet NetBlocks menyatakan dalam pembaruan terkininya pada Rabu bahwa Uganda “sedang berada di tengah pemadaman internet yang meluas”.
“Alih-alih menghentikan misinformasi, langkah ini justru berpotensi membatasi transparansi dan meningkatkan risiko kecurangan pemilu,” peringat kelompok tersebut.
Pemerintahan Presiden Uganda Yoweri Museveni, 81 tahun, telah dituduh mengawasi tindakan keras bertahun-tahun terhadap para pengkritiknya, dengan menangkap para pemimpin oposisi politik dan pendukung mereka.
Museveni menghadapi tantangan dalam pemilihan hari Kamis ini dari bintang pop yang beralih menjadi politisi, Bobi Wine, yang kampanye dan rapat umumnya rutin diganggu oleh otoritas Uganda.
Kantor HAM PBB pekan lalu memperingatkan bahwa warga Uganda akan menuju ke tempat pemungutan suara di tengah “represi dan intimidasi yang meluas terhadap oposisi politik, pembela HAM, jurnalis, dan mereka yang memiliki pandangan berbeda”.
Komisi Komunikasi Uganda membela pemadaman internet sebagai langkah yang diperlukan untuk membendung “misinformasi, disinformasi, kecurangan elektoral, dan risiko terkait”.
Akan tetapi, Tigere Chagutah, Direktur Regional Afrika Timur dan Selatan untuk Amnesty International, mengutuk pembatasan tersebut sebagai “serangan terbuka terhadap hak kebebasan berekspresi”.
“Hal ini terutama mencemaskan karena terjadi tepat sebelum pemilu krusial yang sudah ternoda oleh represi besar-besaran dan tindakan keras tak terdahulu terhadap partai oposisi dan suara-suara yang berbeda pendapat,” kata Chagutah dalam sebuah pernyataan pada Rabu.
“Pemadaman menyeluruh mengganggu mobilitas, mata pencaharian, dan kemampuan orang untuk mengakses informasi vital. Tindakan ini secara inheren tidak proporsional menurut hukum HAM internasional dan tidak boleh pernah diterapkan.”
Kekerasan luas selama kampanye pemilu umum terakhir Uganda pada 2021 menewaskan setidaknya 54 orang, menurut Human Rights Watch, sementara otoritas juga memutus akses media sosial dan internet.