Pemerintah Denmark telah mengumumkan akan menghapus pajak penjualan buku sebesar 25%, dalam upaya memerangi “krisis membaca”.
Pajak ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Menteri Kebudayaan Jacob Engel-Schmidt mengatakan ia berharap penghapusannya akan membuat buku lebih laku terjual.
Kebijakan ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar 330 juta krone (sekitar 50 juta dolar AS) per tahun.
Data dari OECD, sebuah lembaga pemikir antarpemerintah, menunjukan bahwa seperempat remaja Denmark berusia 15 tahun tidak dapat memahami teks sederhana.
“Krisis membaca sayangnya telah meluas dalam tahun-tahun terakhir,” ujar Engel-Schmidt. Ia menambahkan bahwa dirinya “sangat bangga” dengan langkah penghapusan pajak ini.
Dia mengatakan “sejumlah besar uang harus dikeluarkan untuk berinvestasi dalam konsumsi dan budaya” rakyat Denmark.
Di Finlandia, Swedia, dan Norwegia—yang juga memiliki standar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 25% seperti Denmark—PPN untuk buku masing-masing adalah 14%, 6%, dan 0%. Di Inggris, buku juga bebas PPN.
Survei telah menunjukkan penurunan tingkat membaca dan pemahaman di kalangan remaja Denmark, kata Mads Rosendahl Thomsen, wakil ketua kelompok kerja pemerintah untuk sastra.
Anak-anak yang lebih muda dapat dengan mudah meningkatkan kemampuan membaca mereka “tetapi pada usia 15 tahun, kemampuan untuk memahami sebuah teks cukup penting,” katanya kepada BBC.
Angka-angkanya “cukup mengejutkan,” ujarnya, merujuk pada penelitian OECD itu.
Kaum muda kesulitan dengan membaca karena mereka memiliki “begitu banyak pilihan” dan dapat “dengan mudah teralihkan perhatiannya”.
Dia mengatakan menghapus PPN pada buku bukanlah solusi lengkap, tetapi itu akan membuat buku “lebih terjangkau”.
Kelompok kerja pemerintah untuk sastra juga menyelidiki cara untuk mengekspor sastra Denmark, digitalisasi pasar buku, dan dampaknya pada penghasilan para penulis.