Presiden Vučić Bertahan Kuasai Kekuasaan Setelah Delapan Bulan Protes Terkait Runtuhnya Atap yang Diduga Kaitannya dengan Korupsi
Puluhan ribu demonstran anti-korupsi membanjiri ibu kota Serbia, Beograd, menuntut pemilu dini untuk mengakhiri 12 tahun kekuasaan Presiden Aleksandar Vučić.
Sejumlah besar aparat bersenjata dikerahkan untuk mengawasi protes pada Sabtu yang diorganisir oleh mahasiswa Serbia.
Mahasiswa menjadi pendorong utama demonstrasi nasional yang dimulai hampir delapan bulan lalu setelah runtuhnya atap stasiun kereta yang direnovasi di Novi Sad menewaskan 16 orang.
Tragedi pada November lalu memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah, dengan banyak warga Serbia menyebutnya akibat dugaan korupsi dan kelalaian dalam proyek infrastruktur negara.
Di bawah tekanan, Perdana Menteri Miloš Vučević mengundurkan diri awal tahun ini, tapi Vučić tetap berkuasa.
Perusahaan kereta api Serbia menghentikan layanan karena ancaman bom yang diduga sebagai upaya mencegah orang datang ke Beograd untuk aksi tersebut.
Beberapa jam sebelum unjuk rasa di Alun-Alun Slavija dan Jalan Nemanjina, partai Vučic mengirim bus berisi pendukungnya dari berbagai daerah, banyak yang mengenakan kaos bertuliskan: "Kami takkan menyerahkan Serbia."
Mereka bergabung dengan pendukung setia yang berkemah dekat kantor Vučić di pusat Beograd sejak pertengahan Maret.
Vučić, seorang populis yang koalisinya menguasai 156 dari 250 kursi parlemen, menyebut "kekuatan asing" berada di balik protes. Dia meminta polisi bertindak hati-hati tapi memperingatkan: "preman akan dihukum."
Vučić sebelumnya menolak pemilu dadakan dan berencana menyelesaikan masa jabatannya hingga 2027, saat pemilu parlemen juga digelar.
Namun, cengkeramannya goyah, dengan lawan menudingnya terkait kejahatan terorganisir, kekerasan terhadap rival, dan membatasi kebebasan media—tuduhan yang ia bantah.
Awal pekan ini, polisi menangkap sejumlah orang yang dituduh merencanakan kudeta serta melarang masuk beberapa warga Kroasia dan sutradara teater Montenegro tanpa penjelasan.