Dari Pemadaman Listrik hingga Kelangkaan Pangan: Bagaimana Blokade AS Melumpuhkan Kehidupan di Kuba

Blokade minyak Amerika Serikat memicu krisis energi parah di Kuba, memaksa pemerintah menjatah bahan bakar dan memotong pasokan listrik berjam-jam setiap hari, yang melumpuhkan kehidupan di negara kepulauan berpopulasi 11 juta jiwa ini.

Halte-halte bis kosong, keluarga-keluarga beralih ke kayu dan batu bara untuk memasak, hidup dengan pemadaman listrik yang hampir tak putus di tengah krisis ekonomi yang diperburuk langkah-langkah pemerintahan Trump dalam beberapa pekan terakhir.

Presiden Miguel Diaz-Canel memberlakukan pembatasan darurat ketat—dari pengurangan jam kerja kantor hingga penjualan bahan bakar—dalam bayangan ancaman pergantian rezim dari Gedung Putih.

Kawasan Karibia telah tegang sejak pasukan AS menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro bulan lalu dan meningkatkan tekanan untuk mengisolasi Havana dan mencekik ekonominya. Venezuela, sekutu terdekat Kuba di wilayah itu, sebelumnya memasok bahan bakar yang amat dibutuhkan negara tersebut.

Lantas, seberapa parah situasi di Kuba? Apa yang diinginkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari Havana? Dan berapa lama Kuba dapat bertahan?

Apa saja langkah darurat Kuba?

Menyalahkan AS atas krisis ini, Wakil Perdana Menteri Kuba Oscar Perez‑Oliva Fraga tampil di televisi negara pada Jumat untuk menginformasikan langkah-langkah darurat “guna menjaga fungsi-fungsi esensial negara dan layanan dasar sambil mengelola sumber daya bahan bakar yang terbatas”.

Kini, perusahaan-perusahaan negara Kuba akan beralih ke pekan kerja empat hari, dengan transportasi antarprovinsi dikurangi, fasilitas pariwisata utama ditutup, hari sekolah dipersingkat, dan kehadiran tatap muka di universitas dikurangi.

“Bahan bakar akan digunakan untuk melindungi layanan esensial bagi penduduk dan aktivitas ekonomi yang sangat diperlukan,” kata Perez-Oliva. “Ini adalah peluang dan tantangan yang kami yakin akan kami atasi. Kami tidak akan kolaps.”

Pemerintah menyatakan akan memprioritaskan bahan bakar yang tersedia untuk layanan esensial—kesehatan masyarakat, produksi pangan, dan pertahanan—serta mendorong instalasi sektor energi terbarukan berbasis surya dan insentif di dalamnya. Mereka akan memprioritaskan pengalihan energi ke wilayah-wilayah produksi pangan terpilih dan mempercepat penggunaan sumber energi terbarukan, sambil mengurangi aktivitas budaya dan olahraga serta mengalihkan sumber daya ke sistem peringatan dini negara.

Mengapa AS memblokir minyak ke Kuba?

Dekade-dekade sanksi ekonomi ketat AS terhadap Kuba, negara kepulauan terbesar di Karibia itu, telah menghancurkan ekonominya dan mengisolasinya dari perdagangan internasional. Kuba mengandalkan sekutu asing untuk pengiriman minyak, seperti Meksiko, Rusia, dan Venezuela.

Namun, setelah pasukan AS menculik Presiden Venezuela Maduro, Washington memblokir pengiriman minyak Venezuela mana pun ke Kuba. Trump kini menyatakan pemerintah Kuba siap jatuh.

Di bawah Trump, Washington telah berporos ke Belahan Bumi Barat, yang ingin mereka dominasi. Aksi militer di Venezuela, ikrar mengambil alih Greenland, dan mengubah pemerintahan di Kuba merupakan bagian dari kebijakan baru ini.

Bulan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif—dengan melabeli Kuba sebagai ancaman keamanan nasional—yang mengenakan tarif pada negara mana pun yang menjual atau menyediakan minyak ke negara kepulauan tersebut. Tekanan lebih lanjut pada pemerintah Meksiko dilaporkan membuat stok minyak di Kuba mencapai level terendah.

“Tampaknya ini sesuatu yang tidak akan mampu bertahan,” kata Trump kepada wartawan bulan lalu, ketika ditanya tentang ekonomi Kuba. “Itu adalah negara yang gagal.”

Havana telah menolak tuduhan bahwa mereka membahayakan keamanan AS. Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Kuba mengeluarkan pernyataan yang menyerukan dialog.

“Rakyat Kuba dan rakyat Amerika mendapatkan manfaat dari keterlibatan konstruktif, kerja sama yang sah, dan koeksistensi damai. Kuba menegaskan kembali kesediaannya untuk memelihara dialog yang saling menghormati dan timbal balik, yang berorientasi pada hasil nyata, dengan pemerintah Amerika Serikat, berdasarkan kepentingan bersama dan hukum internasional,” demikian pernyataan kementerian tersebut pada 2 Februari.

Tujuan Trump di Kuba masih belum jelas; namun, pejabat-pejabat AS telah mencatat dalam berbagai kesempatan bahwa mereka ingin melihat pemerintahan di sana berganti.

Menanggapi pertanyaan selama sidang dengar pendapat Senat AS mengenai Venezuela, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan, “Kami ingin melihat rezim di sana berubah. Itu tidak berarti kami akan melakukan perubahan, tetapi kami sangat ingin melihat perubahan.”

Rubio, yang merupakan keturunan Kuba, adalah salah satu figur paling berpengaruh dalam pemerintahan Trump.

“Lobi Kuba-Amerika, yang diwakili Rubio, adalah salah satu lobi kebijakan luar negeri paling kuat di Amerika Serikat saat ini,” kata Ed Augustin, jurnalis independen di Havana, kepada The Take Al Jazeera.

“Dalam pemerintahan Trump yang baru, [dengan] jumlah orang Kuba-Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya, para pelobi telah menjadi pembuat kebijakan,” katanya, menambahkan bahwa Rubio telah membangun kendali kuat atas lobi tersebut.

Pada 31 Januari, Trump mengatakan kepada wartawan, “Ini tidak harus menjadi krisis kemanusiaan. Saya kira mereka mungkin akan mendatangi kami dan ingin membuat kesepakatan. Jadi Kuba akan bebas kembali.”

Dia mengatakan Washington akan membuat kesepakatan dengan Kuba, tetapi tidak memberikan kejelasan mengenai apa maksudnya.

Sejarah hubungan AS-Kuba

Sejak Fidel Castro menggulingkan rezim pro-AS dalam revolusi Kuba tahun 1959, negara tersebut telah berada di bawah embargo AS. Dekade-dekade sanksi telah menghalangi Kuba mengakses pasar global, bahkan menyulitkan pasokan obat-obatan.

Castro menasionalisasi properti milik AS, terutama sektor minyak, dan Washington merespons dengan pembatasan perdagangan yang segera menjadi embargo ekonomi penuh yang berlanjut hingga hari ini, merusak ekonomi Kuba.

AS juga memutus hubungan diplomatik dengan Havana, dan tiga tahun kemudian, krisis misil hampir membawa Washington dan USSR, sekutu Kuba saat itu, ke ambang perang nuklir.

Pada 2014, Washington dan Havana memulihkan hubungan setelah 50 tahun. Dua tahun kemudian, Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Havana untuk bertemu Raul Castro.

Namun, selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump membalikkan langkah bersejarah tersebut pada 2017.

Sejak saat itu, Amerika Serikat kembali memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Kuba, khususnya pembatasan ekonomi, yang mengakibatkan salah satu krisis ekonomi terparah dalam sejarah negara kepulauan tersebut. Hanya dalam hitungan jam setelah pelantikannya pada Januari 2025, Trump membalikkan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang membuka keterlibatan dengan Havana.

Orang-orang menunggu angkutan di sebuah halte bus seiring warga Kuba bersiap menghadapi langkah-langkah kelangkaan bahan bakar, Havana, Kuba, 6 Februari 2026 [Norlys Perez/Reuters]

Berapa Lama Kuba Dapat Bertahan?

Hingga bulan lalu, Meksiko dilaporkan tetap menjadi pemasok minyak utama Kuba, menyumbang hampir 44 persen dari total impor minyak, disusul Venezuela sebesar 33 persen, sementara hampir 10 persen bersumber dari Rusia dan jumlah lebih kecil dari Aljazair.

Menurut Kpler, sebuah perusahaan data, per 30 Januari, Kuba hanya memiliki cadangan minyak yang cukup untuk 15 hingga 20 hari pada tingkat permintaan saat ini.

Kuba saat ini membutuhkan perkiraan 100.000 barel minyak mentah per hari.

Seorang pria mengendarai sepeda di Havana, Kuba, pada 6 Februari 2026 [Yamil Lage/AFP]

Apa yang Dikatakan PBB Soal Krisis Kuba?

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa “Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di Kuba, yang akan memburuk, dan bahkan bisa kolaps, jika kebutuhan minyaknya tidak terpenuhi”.

Dujarric menyatakan, selama lebih dari tiga dekade, Majelis Umum PBB secara konsisten menyerukan diakhirinya embargo yang diterapkan AS terhadap Kuba, dan menambahkan bahwa PBB mendorong “semua pihak untuk melakukan dialog dan menghormati hukum internasional”.

Francisco Pichon, pejabat PBB paling senior di Kuba, menggambarkan “kombinasi emosi” di negara tersebut – “perpaduan antara ketahanan, tetapi juga duka, kesedihan dan kemarahan, serta beberapa kekhawatiran tentang perkembangan regional”.

Tim PBB di Havana menyebutkan sebagian besar warga Kuba terkena dampak pemadaman bergilir, dengan jumlah orang dalam situasi rentan yang meningkat secara signifikan.

“Dua tahun terakhir ini cukup sulit,” ujar Pichon, seraya menambahkan bahwa perubahan mendesak diperlukan untuk mempertahankan Kuba “di tengah sanksi ekonomi, keuangan, dan perdagangan yang berat”.