Pemerintah militer Burkina Faso telah mengumumkan akan memperpanjang pemerintahannya selama lima tahun lagi. Raja negara tersebut, Capt Ibrahim Traoré, juga akan dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden berikutnya, kata penyiar negara. Ketika dia merebut kekuasaan dalam kudeta hampir dua tahun lalu, Capt Traore berjanji akan mengembalikan pemerintahan sipil pada 1 Juli tahun ini. Tetapi Burkina Faso sekarang bergabung dengan Mali tetangganya dalam memperpanjang pemerintahan militer. Perpanjangan ini diumumkan pada hari Sabtu, setelah pertemuan konsultasi nasional di ibu kota negara Afrika Barat, Ouagadougou. Piagam yang diamandemen, yang ditandatangani oleh Capt Traoré, menyatakan bahwa periode transisi baru selama 60 bulan akan berlaku mulai 2 Juli tahun ini. “Pemilihan yang menandai akhir transisi dapat diatur sebelum batas waktu ini jika situasi keamanan memungkinkan,” kata agensi berita Reuters mengutip piagam tersebut. Burkina Faso telah diperintah oleh tentaranya sejak Januari 2022, ketika Letkol Paul-Henri Damiba merebut kekuasaan dari Presiden Roch Kaboré. Letkol Damiba membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan pemerintah sebelumnya gagal mengatasi kekerasan militan Islam yang semakin meningkat. Sejak 2015, pemberontak jihad yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan kelompok Negara Islam telah melancarkan pemberontakan yang mematikan yang telah menewaskan ribuan orang dan mengungsikan jutaan lainnya. Pada September 2022, Capt Traoré menggulingkan Letkol Damiba, dengan alasan kudeta kedua diperlukan karena Letkol Damiba sendiri tidak mampu mengatasi pemberontakan. Capt Traoré berjanji untuk memperbaiki situasi keamanan negara yang mengerikan dalam “dua hingga tiga bulan” dan mengembalikan pemerintahan sipil dalam 21 bulan. Tetapi sejak membuat janji ini, Capt Traoré telah memperingatkan bahwa pemilihan bukan “prioritas” sampai wilayah direbut kembali dari para jihadis sehingga semua orang dapat memilih. Menurut piagam baru, kuota tidak akan lagi digunakan untuk menetapkan kursi di majelis bagi anggota partai tradisional, laporan agensi berita AFP. Sebaliknya, “patriotisme” akan menjadi satu-satunya kriteria untuk memilih anggota dewan. Keputusan yang diambil selama konsultasi nasional pada hari Sabtu terjadi dengan cepat, dengan laporan media lokal menunjukkan bahwa partai politik absen pada awal pertemuan. Kelompok internasional dan hak asasi manusia, termasuk Uni Eropa dan PBB, telah menuduh Burkina Faso melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam perangnya melawan Islamis, termasuk pembunuhan sembarangan dan penghilangan paksa puluhan warga sipil.
