Pemerintah Inggris Hadapi Kritik atas Ekspor Senjata ke Israel
Pemerintah Inggris kembali menuai kritik karena mengizinkan ekspor senjata dari Inggris ke Israel, menyusul keputusan kabinet keamanan negara tersebut untuk meningkatkan serangan ke Gaza.
Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan mengambil ‘kendali penuh’ atas Kota Gaza “sambil memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di luar zona pertempuran.”
Rencana ini menandai eskalasi baru dalam serangan yang berlangsung hampir dua tahun, di mana puluhan ribu warga Palestina tewas atau mengungsi, sementara yang tersisa semakin terjerumus ke dalam kelaparan yang memburuk.
Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengkritik keputusan Israel untuk “lebih meningkatkan serangannya,” dengan mengatakan: “Tindakan ini tidak akan mengakhiri konflik atau membantu pembebasan sandera. Ini hanya akan menambah pertumpahan darah.”
Sir Keir Starmer mendesak Israel agar tidak memperluas perang di Gaza dengan mengambilalih Kota Gaza (PA)
Merespon rencana tersebut, aktivis dan anggota parlemen oposisi menuntut pemerintah untuk menghentikan sepenuhnya ekspor senjata Inggris ke Israel, bukan hanya sebagian seperti saat ini.
Pemimpin Partai Lib Dem, Ed Davey, mengatakan: “Daripada hanya berpangku tangan dan mengeluarkan pernyataan keras, pemerintah Inggris harus bertindak tegas. Keir Starmer perlu menghentikan ekspor seluruh senjata Inggris ke Israel—hari ini—dan menjatuhkan sanksi pada Netanyahu serta kabinetnya.”
Namun, mantan penasihat keamanan nasional Lord Ricketts membela kebijakan pemerintah, berargumen bahwa pembatasan parsial senjata yang berlaku saat ini berarti “hampir semua langkah yang mungkin telah diambil.”
“Kenyataan pahitnya adalah hampir tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah Inggris untuk memengaruhi Netanyahu dan perhitungannya tentang Gaza,” tambahnya.
Berapa Banyak Senjata yang Diekspor Inggris ke Israel?
Data terbaru izin ekspor Mei menunjukkan bahwa Inggris menyetujui £127 juta peralatan militer ke Israel dalam lisensi tunggal antara Oktober hingga Desember 2024—jumlah ini melebihi total ekspor tahun 2020-2023 (£114 juta), menurut Campaign Against Arms Trade (CAAT).
Ekspor ini terjadi tiga bulan setelah Menteri Luar Negeri David Lammy mengumumkan pembatasan parsial akibat kekhawatiran pelanggaran hukum humaniter internasional. Namun, hanya 30 dari 350 lisensi yang ditangguhkan.
Total nilai ekspor militer Inggris ke Israel sejak 2015 mencapai £504 juta, meskipun 15% datanya disimpan secara rahasia sejak 2023.
Pesawat tempur F-35 Angkatan Udara Israel (AFP via Getty Images)
Dari 1.325 lisensi ‘standar’, 150 mencakup radar militer, 92 komponen alat target, dan 55 komponen kapal selam. Angka ini tidak termasuk 71 lisensi ‘terbuka’ tanpa batas kuantitas.
CAAT menyatakan bahwa Inggris memasok 15% komponen pesawat F-35 Israel yang digunakan dalam serangan udara. Meskipun ekspor langsung komponen ini dibatasi, kekhawatiran tetap ada karena bagian dari Inggris bisa dijual ke Israel.
Lammy membela pengecualian ini: “Rantai pasokan global F-35 vital untuk keamanan Inggris, sekutu, dan NATO.”
Pada Mei, pemerintah digugat oleh Al-Haq atas pengecualian ini, tetapi Pengadilan Tinggi menolak gugatan tersebut pada Juni.
Juru bicara pemerintah menyatakan: “Kami telah menangguhkan lisensi untuk peralatan yang berpotensi digunakan IDF melanggar hukum humaniter. Menangguhkan lisensi F-35 akan merugikan program global dan keamanan NATO—keputusan ini telah divalidasi oleh Pengadilan Tinggi.”