NICOSIA, Siprus (AP) — Uni Eropa bisa bantu selesaikan perpecahan etnis Siprus yang sudah puluhan tahun dengan menekankan pada semua pihak bahwa kesepakatan damai akan membawa manfaat dan peningkatan signifikan dalam hubungan dengan blok 27 negara itu, kata pejabat Selasa.
Johannes Hahn, utusan UE untuk Siprus, mengadakan pertemuan pertamanya Selasa dengan Presiden Siprus Nikos Christodoulides dalam kapasitas barunya, yang diharapkan pejabat bisa membangun momentum untuk menghidupkan kembali perundingan mandek yang dipimpin PBB.
Siprus terbelah berdasarkan etnis pada 1974 saat Turki invasi menyusul kudeta yang bertujuan menyatukan pulau itu dengan Yunani. Hanya Turki yang mengakui deklarasi kemerdekaan Siprus Turki 1983 di bagian utara pulau, di mana Turki menempatkan lebih dari 35.000 pasukan.
Hahn mengatakan usai diskusi dengan Christodoulides bahwa ia akan menjangkau semua pemangku kepentingan, termasuk Turki, untuk membangun kepercayaan dan dukungan bagi Maria Angela Holguin, yang memimpin upaya perdamaian sebagai utusan PBB untuk Siprus mewakili Sekjen Antonio Guterres.
Ditanya bagaimana UE bisa menjembatani posisi bertolak belakang antara Siprus Yunani dan Siprus Turki, Hahn bilang “semua pihak punya kepentingan khusus terkait Uni Eropa dan ini yang akan saya gali dalam setiap pertemuan.”
Meski Siprus bergabung dengan UE pada 2004, hanya bagian selatan Siprus Yunani—tempat pemerintah diakui internasional—yang menikmati manfaat penuh keanggotaan.
Turki memulai pembicaraan keanggotaan UE pada 2005, tapi mandek karena menolak mengakui pemerintah Siprus sebagai otoritas legal tunggal. Turki tetap berhasrat menyelesaikan pembicaraan liberalisasi visa dengan UE yang dimulai 2013.
Siprus mendukung hubungan lebih dekat UE-Turki asalkan ada kemajuan jelas dalam perundingan damai, kata juru bicara pemerintah Konstantinos Letymbiotis.
Hambatan utama memulai kembali perundingan damai adalah desakan Turki dan Siprus Turki pada kesepakatan yang mengakui dua negara di pulau itu. Ini bertentangan dengan cetak biru damai PBB yang mengusung Siprus federasi dengan zona berbahasa Yunani dan Turki.
Siprus Yunani menolak kesepakatan apa pun yang melegitimasi pemisahan, khawatir Turki akan kuasai seluruh pulau mengingat tuntutannya untuk mempertahankan pasukan permanen dan hak intervensi militer di Siprus. Turki juga bersikukuh minoritas Siprus Turki harus punya hak veto atas semua keputusan pemerintah federal.