Pengadilan Agung Bangladesh pada hari Minggu secara drastis mengurangi jumlah pekerjaan pemerintah yang disediakan untuk veteran perang dan keturunannya, sebuah keputusan besar yang dipicu oleh protes mahasiswa yang kekerasan yang mengakibatkan kematian lebih dari 100 orang dan membuat negara itu lumpuh.
Berdasarkan perintah pengadilan, Bangladesh sekarang hanya akan menyediakan 5 persen dari pekerjaan pemerintah untuk anak-anak dan cucu mereka yang berjuang untuk kemerdekaan negara dari Pakistan pada tahun 1971, menurut Shah Monjurul Hoque, seorang pengacara yang mewakili kelompok mahasiswa. Itu turun dari kuota 30 persen untuk kelompok tersebut.
Putusan pengadilan juga mengurangi kuota untuk beberapa kelompok lain, dan menghapus kuota untuk wanita dan orang-orang dari beberapa distrik tertentu. Ini mengurangi kuota pekerjaan untuk minoritas etnis menjadi 1 persen, turun dari 5 persen, tetapi tetap mempertahankan 1 persen pekerjaan yang sudah direservasi untuk mereka yang memiliki disabilitas.
Secara keseluruhan, keputusan itu mengurangi jumlah pekerjaan yang direservasi menjadi 7 persen dari 56 persen, sebuah langkah yang akan membuka banyak lebih banyak pekerjaan pelayanan sipil bagi mahasiswa universitas, yang menyebut sistem lama tidak adil dan menuntut reformasinya.
Sejak 1 Juli, ribuan mahasiswa telah melakukan protes terhadap pembaharuan sistem kuota, yang pernah dihapus sekali, pada tahun 2018, sebelum dipulihkan kembali tahun ini.
Protes itu meningkat menjadi kekerasan ketika sayap mahasiswa dari Liga Awami, partai politik dari Perdana Menteri Sheikh Hasina, mulai menyerang para pengunjuk rasa. Minggu lalu, pemerintah menempatkan polisi dan pasukan paramiliter untuk mengendalikan kekerasan, tetapi mahasiswa tidak mundur. Pada Jumat, pemerintah memberlakukan jam malam dan membawa tentara untuk meredam protes.
Sistem kuota ditempatkan oleh Sheikh Mujibur Rahman, pemimpin pendiri Bangladesh, yang memimpin perjuangan negaranya untuk merdeka dari Pakistan. Bapak Rahman, ayah dari Ny. Hasina, mereservasi pekerjaan pemerintah sebagai imbalan bagi mereka yang berjuang dalam perang. Pada tahun 1997, dan kemudian lagi pada tahun 2010, kuota itu diperluas untuk termasuk anak-anak dan cucu dari para pejuang kemerdekaan.
Para mahasiswa telah menyebutnya sebagai sistem yang tidak adil dan meminta sebagian besar pekerjaan pemerintah diisi berdasarkan kualifikasi semata. Pada bulan Juni, pengadilan tinggi kembali memperkenalkan kuota setelah keturunan para pejuang kemerdekaan menyatakan kasus mereka. Ketika protes dimulai, Pengadilan Agung menunda pengembalian mereka, menunggu keputusan, yang tiba pada hari Minggu.
Dalam menyampaikan putusannya, pengadilan tertinggi juga meminta mahasiswa untuk kembali ke kelas, kata Mr. Hoque.
\”Ketika tuntutan mahasiswa terpenuhi, mereka harus menghentikan protes,\” kata Am Amin Uddin, jaksa agung Bangladesh, kepada wartawan setelah putusan.