SYDNEY (AP) – Pemerintah Australia dan Selandia Baru mengumumkan Selasa bahwa mereka akan mengirim pesawat untuk mengevakuasi warga negara mereka dari Kaledonia Baru yang dilanda kekerasan.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengkonfirmasi bahwa Australia telah menerima izin dari otoritas Prancis untuk dua penerbangan untuk mengevakuasi warga negara dan turis lainnya dari Kaledonia Baru amid kerusuhan yang telah menimpa kepulauan Pasifik Prancis di mana pribumi telah lama mencari kemerdekaan dari Prancis.
“Kami terus bekerja pada penerbangan lebih lanjut,” Wong menulis di platform media sosial X pada hari Selasa.
Departemen Luar Negeri mengatakan 300 warga Australia berada di Kaledonia Baru.
Selandia Baru juga mengumumkan bahwa mereka akan mengirim pesawat Selasa untuk mengevakuasi 50 warganya dari Noumea, ibukota pulau Pasifik itu, dalam sebuah serangkaian penerbangan yang diusulkan untuk membawa warganya pulang.
“Warga Selandia Baru di Kaledonia Baru telah menghadapi beberapa hari yang menantang – dan membawa mereka pulang telah menjadi prioritas mendesak bagi Pemerintah,” kata Peters.
“Dalam kerja sama dengan Prancis dan Australia, kami sedang bekerja pada penerbangan berikutnya dalam beberapa hari mendatang.”
Setidaknya enam orang telah meninggal dan ratusan lainnya telah terluka di Kaledonia Baru setelah kekerasan pecah minggu lalu setelah reformasi pemilihan kontroversial disetujui di Paris.
Sebanyak 270 penjarah telah ditangkap hingga Selasa, dan jam malam pukul 6 sore-6 pagi berlaku.
Prancis telah mengirim lebih dari seribu personel keamanan, dengan ratusan lainnya dijadwalkan tiba pada Selasa, saat mereka berusaha untuk meredakan kerusuhan dan mengembalikan kendali.
Ada beberapa dekade ketegangan antara Kanak pribumi yang mencari kemerdekaan dan keturunan penjajah yang ingin tetap menjadi bagian dari Prancis.
Kerusuhan pecah pada 13 Mei ketika legislatif Prancis di Paris membahas amandemen konstitusi Prancis untuk membuat perubahan pada daftar pemilih Kaledonia Baru. Majelis Nasional di Paris menyetujui sebuah RUU yang akan, antara lain, memungkinkan penduduk yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun untuk memberikan suaranya dalam pemilihan provinsi.
Para penentang khawatir langkah tersebut akan menguntungkan politisi pro-France di Kaledonia Baru dan lebih memarginalkan Kanak yang pernah menderita akibat kebijakan segregasi ketat dan diskriminasi luas.