MELBOURNE, Australia (AP) — Militer Australia telah terbangkan 115 penumpang dalam dua penerbangan dari wilayah Prancis yang tidak stabil yaitu New Caledonia dan akan terus bekerja sama dengan Prancis untuk repatriasi semua warga Australia yang ingin pulang, kata seorang menteri pemerintah Australia pada hari Rabu. Warga Australia mencakup 84 dari penumpang yang terbang dalam dua pesawat Angkatan Udara Australia C-130 Hercules dari ibukota Noumea ke kota Brisbane di pantai timur Australia pada Selasa malam, kata Menteri Pasifik Pat Conroy. Conroy tidak menyebutkan kewarganegaraan dari 31 penumpang lainnya. Tetapi dia mengatakan Australia memiliki perjanjian timbal balik dengan Kanada dan Jepang untuk membantu warga mereka dalam krisis. Lebih dari 200 warga Australia terdaftar dengan Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia untuk meninggalkan wilayah Pasifik Selatan di mana telah dinyatakan darurat selama 12 hari. “Kami memberikan prioritas kepada orang tua, wanita hamil, dan yang paling rentan,” kata Conroy kepada Nine Network television. “Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah Prancis untuk memastikan bahwa kami mendapatkan setiap warga Australia keluar dari New Caledonia yang ingin pulang,” tambah Conroy. Conroy mengatakan dia telah diinformasikan bahwa Prancis berencana untuk melakukan penerbangan lebih ke Brisbane pada hari Rabu. “Kami bekerja sangat keras untuk memastikan sebanyak mungkin warga Australia berada di penerbangan-penerbangan tersebut,” kata Conroy. Sebuah kelompok kedua 100 orang Selandia Baru sedang diangkut pulang dari New Caledonia melalui Brisbane pada hari Rabu setelah sekitar 100 orang diangkut ke kota Auckland Selandia Baru pada malam Selasa, laporan surat kabar The New Zealand Herald. Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan akan mendarat pada hari Kamis di New Caledonia di mana suku asli telah lama mencari kemerdekaan. Enam orang telah tewas, termasuk dua polisi, dan ratusan telah terluka di New Caledonia selama bentrokan bersenjata, penjarahan, dan pembakaran, menimbulkan pertanyaan baru tentang penanganan Macron terhadap warisan kolonial Prancis. Kekacauan pecah pada 13 Mei saat legislatif Prancis di Paris mendiskusikan amandemen Konstitusi Prancis untuk melakukan perubahan pada daftar pemilih New Caledonia. Para penentang khawatir langkah tersebut akan menguntungkan politikus pro-Prancis di New Caledonia dan lebih memarginalkan Kanak, yang dahulu menderita dari kebijakan segregasi ketat dan diskriminasi luas. Jalan menuju bandara internasional New Caledonia tetap ditutup pada hari Rabu.
