Organisasi hukum terkemuka menilai perintah eksekutif presiden AS terhadap firma hukum sebagai tindakan yang inkonstitusional.
American Bar Association (ABA) menggugat pemerintahan Presiden AS Donald Trump, meminta pengadilan mengeluarkan perintah yang mencegah Gedung Putih melanjutkan apa yang mereka sebut sebagai kampanye intimidasi terhadap firma-firma hukum besar.
Gugatan tersebut, diajukan Senin di pengadilan federal di Washington, DC, menuduh pemerintahan melanggar Konstitusi AS dengan menerbitkan serangkaian perintah eksekutif yang menarget firma hukum terkait klien dan karyawan masa lalu mereka.
Menurut keluhan itu, perintah-perintah eksekutif tersebut digunakan untuk “memaksa pengacara dan firma hukum meninggalkan klien, kasus, serta posisi kebijakan yang tidak disukai Presiden”.
Dozinan lembaga eksekutif dan pejabat AS disebut dalam gugatan, termasuk Jaksa Agung Pam Bondi, Direktur FBI Kash Patel, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Dalam pernyataan, ABA—asosiasi sukarelawan terbesar untuk pengacara di negeri ini—menyebut serangan Trump terhadap firma hukum sebagai “perusakan yang unik”.
“Tanpa pengacara ahli untuk mengajukan dan membela kasus, lembaga peradilan tidak dapat berfungsi sebagai pengimbang yang berarti bagi eksekutif,” tulis asosiasi tersebut.
Empat firma hukum secara terpisah menggugat pemerintahan atas perintah Presiden Trump, yang mencabut izin keamanan pengacara mereka dan membatasi akses terhadap pejabat pemerintah serta pekerjaan kontrak federal.
Empat hakim berbeda di Washington telah berpihak pada firma-firma tersebut dan sementara atau permanen membatalkan perintah Trump terhadap mereka. Salah satu firma yang menang sementara, Susman Godfrey, mewakili ABA dalam gugatan Senin ini.
Juru bicara Gedung Putih Harrison Fields menanggapi gugatan tersebut dengan menyebutnya “jelas tidak berdasar”.
Ia menambahkan bahwa ABA tidak punya wewenang atas diskresi presiden dalam memberikan kontrak pemerintah dan izin keamanan ke firma hukum.
“Pemerintahan berharap meraih kemenangan akhir dalam masalah ini,” kata Fields.
Meski Trump kalah di pengadilan, sembilan firma hukum telah berdamai dengannya, berjanji menawarkan layanan hukum senilai hampir $1 miliar secara gratis untuk menghindari perintah eksekutif serupa.
Gugatan Senin memperuncing pertentangan antara ABA dan pemerintahan Trump, yang telah memotong beberapa pendanaan pemerintah untuk kelompok itu dan berusaha membatasi perannya dalam menyeleksi calon hakim federal.
Pada Maret lalu, Bondi—pejabat penegak hukum tertinggi di AS—memperingatkan kelompok itu bahwa mereka bisa kehilangan peran dalam mengakreditasi sekolah hukum kecuali membatalkan syarat terkait keragaman mahasiswa.