Utusan Amerika Serikat telah menyampaikan tuntutan tertulis untuk pelucutan senjata lengkap Hamas dan semua faksi bersenjata Palestina yang bersekutu di Jalur Gaza, sebagai bagian dari rencana guna memastikan apa yang disebut para ahli sebagai “penyerahan politik” total kelompok tersebut.
Dokumen yang diajukan oleh “Dewan Perdamaian” Presiden AS Donald Trump selama pertemuan di Kairo pertengahan Maret itu, memajukan visi Amerika yang kontroversial untuk enklaf tersebut, seiring perang dan pendudukan militer Israel yang berlanjut terus menghancurkan wilayah beserta dua juta penduduknya, pasca kampanye genosida selama dua tahun yang menewaskan lebih dari 72.000 orang, sebagian besar anak-anak dan perempuan. Ribuan lainnya hilang, terkubur reruntuhan, dan diduga telah tewas.
Berdasarkan laporan media, proposal tersebut mendorong rencana 20 poin Trump, yang berpusat pada fase kedua dari perjanjian “gencatan senjata” Oktober yang difasilitasi AS untuk Gaza. Dalam kerangka kerja AS, pasukan Israel – yang saat ini menduduki lebih dari separuh enklaf – akan ditarik, dan rekonstruksi akan dimulai hanya setelah Hamas dan kelompok bersenjata lainnya menyerahkan senjatanya.
Berdepan dengan Dewan Keamanan PBB pada Selasa, Nickolay Mladenov, utusan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang ditunjuk Trump, mendesak faksi-faksi Palestina untuk menerima kerangka kerja tersebut “tanpa penundaan”. Ia mengklaim proses pelucutan senjata berdasarkan “resiprositas”, dengan menyatakan bahwa “dekomisioning berjalan paralel dengan penarikan bertahap”.
Namun, alih-alih sebuah proposal diplomatik yang genuin, faksi-faksi Palestina dan pengamat politik memandang rencana AS sebagai ultimatum koersif yang dirancang untuk mengabaikan perjanjian-perjanjian sebelumnya dan memaksakan realitas sepihak.
Wesam Afifa, analis politik berbasis di Gaza yang telah mengikuti secara saksama pertemuan-pertemuan di Kairo, mencatat bahwa dokumen yang diusulkan itu disampaikan lebih sebagai “pesan ancaman” ketimbang sebuah inisiatif negosiasi.
Afifa menegaskan bahwa pendekatan baru AS tersebut mengabaikan kewajiban Israel dan AS yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya, demi sebuah tuntutan menyeluruh untuk penyerahan semua senjata, termasuk senjata api pribadi, dan mengaitkan rekonstruksi enklaf yang sangat dibutuhkan secara langsung dengan kondisi ini.
Ia mengidentifikasi tiga pergeseran utama dalam strategi AS untuk Gaza, yang kini didorong oleh utusan khusus Trump Steve Witkoff dan para mediator, serta yang berupaya memaksakan realitas baru di lapangan:
- ‘Milmiterisasi’ NCAG: Didirikan di bawah Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB untuk mengawasi pembangunan kembali sipil sehari-hari enklaf, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) mengalami pergeseran mandat. Di PBB, Mladenov mengonfirmasi komite telah memulai “seleksi terhadap ribuan kandidat polisi sipil”. Afifa menyebut ini sebagai upaya jelas untuk membebani lembaga tersebut dengan peran keamanan dini sebelum menangani bencana kemanusiaan, mengubahnya menjadi alat penegak ketimbang administrasi sipil murni.
- Doktrin Keamanan ‘Sepihak’: Meski Mladenov mengklaim resiprositas, Afifa memperingatkan bahwa para mediator telah mereduksi proses diplomatik menjadi satu kondisi tunggal: pelucutan senjata Palestina. “Israel akan diberi kebebasan untuk melaksanakan operasi keamanan terhadap segala ancaman yang dipersepsikan,” kata Afifa. Ia mencatat, di saat yang sama, rakyat Palestina diminta menyerahkan senjata tanpa menerima jaminan konkret untuk rekonstruksi, penghentian operasi militer, atau penarikan diri Israel.
- Rekonstruksi ‘Secicil’: Rencana ini berupaya menangani kawasan-kawasan Palestina “secara mencicil”. Rekonstruksi akan dikaitkan dengan pelucutan senjata: area yang dinilai telah menyerahkan senjatanya akan menerima bantuan, sementara wilayah yang dicurigai masih menyimpan senjata akan diisolasi dan diperlakukan sebagai “zona nakal”.
Pada akhirnya, tutur Afifa, kondisi-kondisi ini mengabaikan kerangka bertahap yang sebelumnya telah disepakati. “Gaza dipaksa membayar tagihan politik untuk perang yang berlangsung terhadap Iran dan Lebanon,” ujar Afifa. “Tujuannya adalah untuk memukul poros regional ini, dan sekarang saatnya membuat Gaza membayar sebagian dari harga itu.”
Faksi Bersenjata Saingan dan Pasukan Internasional
Pejabat AS telah mengisyaratkan bahwa Hamas bisa ditawarkan amnesti dan investasi tertarget jika mereka dan faksi sekutunya menyerahkan persenjataan. Di PBB, Mladenov mengumumkan bahwa sebuah kerangka dekomisioning telah dikembangkan dengan penjamin termasuk AS, Mesir, Turkiye, dan Qatar, sementara negara-negara seperti Indonesia, Maroko, dan Kazakhstan telah berkomitmen mengirim pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional sementara (ISF).
Tapi Hamas dan faksi-faksi perlawanan sekutunya tetap sangat mencurigai baik janji keamanan maupun finansial tersebut.
Menurut sumber-sumber dekat Hamas yang dikutip Reuters, kelompok tersebut sangat kecil kemungkinannya melepaskan senjatanya, karena khawatir akan menjadi rentan terhadap faksi bersenjata saingan yang beroperasi di Gaza, yang beberapa di antaranya dilaporkan menerima dukungan dari Israel.
Sementara rencana AS menuntut semua kelompok melucuti senjata, Hamas khawatir Israel akan memejamkan mata, atau bahkan secara aktif mempersenjatai, kelompok-kelompok bersenjata berbasis klan saingan untuk mengawasi Jalur tersebut.
Lebih lanjut, analis dan pimpinan faksi Palestina berargumen bahwa insentif finansial yang dijanjikan Washington sederhananya tidak ada. Meski Trump telah menggalang sekitar $7 miliar janji rekonstruksi pada Februari, terutama dari negara-negara Teluk, hanya sebagian kecil yang telah terwujud dalam dana NCAG yang didukung AS.
Konflik regional yang meluas dipicu serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari juga sangat mempersulit logistik finansial, karena mekanisme donor terhenti.
Untuk semua alasan ini, kata Afifa, peluang keberhasilan jalur diplomatik pimpinan AS yang menuntut pelucutan senjata untuk rekonstruksi terbatas, dan Hamas serta faksi sekutunya menuntut agar fase pertama perjanjian gencatan senjata Oktober – yang mencakup penarikan Israel dan masuknya bantuan tanpa syarat – diimplementasikan sebelum persoalan senjata dibahas.
Sementara Washington dan Tel Aviv berupaya merekayasa kapitulasi politik Hamas, sekitar 1,4 juta warga Palestina tetap mengungsi di seantero Jalur. Bagi mereka, manuver-manuver diplomatik ini tidak memberikan kelegaan, membuat kelangsungan hidup harian mereka sepenuhnya bergantung pada kedatangan bantuan di tengah pendudukan militer Israel yang berlanjut.