Jaksa federal AS telah mengumumkan dakwaan kriminal terhadap Jimmy Cherizier, pemimpin geng Haiti yang dikenal sebagai "Barbecue," yang memimpin aliansi geng menguasai sebagian besar ibu kota Port-au-Prince.
Tuntutan menyatakan bahwa Cherizier, bersama warga AS Bazile Richardson (48), meminta dana dari diaspora Haiti di AS untuk membayar anggota geng dan membeli senjata, melanggar sanksi Amerika.
Cherizier, mantan polisi yang masih buron di Haiti, memimpin kelompok Viv Ansanm (Hidup Bersama). AS menawarkan $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.
Kelompok ini dituduh melakukan pembunuhan, penculikan, dan serangan terhadap infrastruktur.
"Ada alasannya hadiah $5 juta ditawarkan untuk informasi tentang Cherizier," kata Jaksa AS Jeanine Pirro dalam konferensi pers. "Dia pemimpin geng yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM kejam, termasuk kekerasan terhadap warga AS di Haiti."
Dia diduga terlibat dalam pembantaian La Saline 2018, di mana 71 orang tewas, 400 rumah hancur, dan setidaknya tujuh perempuan diperkosa.
Richardson, ditangkap di Texas bulan lalu, adalah warga AS naturalisasi yang besar di Haiti. Sebelum ditahan, ia tinggal di North Carolina.
Dikenal juga sebagai Fredo, Fred Lion, Leo Danger, dan Lepe Blode, ia membantu mengumpulkan dana untuk geng.
Keduanya disebut "membiayai bisnis kriminal Cherizier yang memperparah krisis keamanan Haiti," kata Asisten Jaksa Agung John Eisenberg.
AS juga menetapkan Viv Ansanm—yang menguasai ibukota sejak 2020—sebagai organisasi teroris asing. Tahun ini, kelompok itu mengklaim diri sebagai partai politik.
Selain AS, Cherizier juga disanksi PBB, Kanada, dan Inggris atas tuduhan memicu kekerasan di Haiti. Jika tertangkap, ia bisa diekstradisi ke AS, tapi masih berkuasa dan dilindungi anggotanya.
Setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moïse oleh penembak tak dikenal tahun 2021, negara termiskin di Amerika ini dilanda kekacauan ekonomi, pemerintahan lumpuh, dan perang geng semakin brutal.
Dominasi geng di Port-au-Prince menyebabkan runtuhnya hukum, layanan kesehatan, dan krisis pangan.
Pasukan keamanan pimpinan Kenya yang didukung PBB gagal mengambil alih ibukota. Sementara itu, krisis kemanusiaan mencapai titik terparah: 5,7 juta orang menghadapi kelaparan akut, dan lebih dari satu juta orang mengungsi internal.