Kerajaan menegaskan bahwa ‘rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka’ dan tidak dapat ‘dipaksa keluar’. Arab Saudi telah mengutuk saran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar tanah kerajaan digunakan untuk mendirikan negara Palestina. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menuduh Netanyahu mencoba “mengalihkan perhatian” dari “kejahatan” Israel yang sedang berlangsung di Gaza, termasuk “pembersihan etnis”. “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukan orang asing atau imigran yang bisa diusir kapan pun pendudukan Israel yang kejam menginginkannya,” kata Kementerian Luar Negeri. Pada Kamis, Netanyahu merespons seorang pewawancara di Channel 14 Israel yang salah mengucapkan “negara Arab Saudi” alih-alih “negara Palestina”. “Arab Saudi bisa menciptakan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu. Pewawancara menjawab bahwa itu adalah ide yang layak untuk dieksplorasi. Pertukaran itu menimbulkan reaksi marah dari negara-negara Arab, termasuk Qatar, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak, serta Dewan Kerjasama Teluk enam negara (GCC). “Pernyataan berbahaya dan tidak bertanggung jawab ini mengkonfirmasi pendekatan pasukan pendudukan Israel dalam tidak menghormati hukum dan perjanjian internasional dan PBB serta kedaulatan negara,” kata Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi berterima kasih kepada “negara-negara saudara” atas penolakan terhadap pernyataan Netanyahu. Pembicaraan mengenai nasib Palestina di Gaza sudah terganggu oleh proposal kejutan sebelumnya dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk AS “mengambil alih” dan “memiliki” Gaza, menempatkan ulang Palestina di tempat lain dalam sebuah langkah yang akan menjadi pembersihan etnis. Usulan tersebut, di tengah gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas di Gaza, juga telah dikecam oleh pemimpin Arab. Trump juga mengatakan bahwa Arab Saudi tidak akan memerlukan pembentukan negara Palestina sebagai syarat untuk memperbaiki hubungan dengan Israel, klaim yang telah dibantah berkali-kali oleh Riyadh. Perang Israel di Gaza telah menewaskan setidaknya 61.700 warga Palestina termasuk sekitar 18.000 anak, dan merusak sebagian besar infrastruktur enklave tersebut. Lebih dari 14.000 orang lainnya hilang dan diduga tewas. Serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu perang tersebut menewaskan 1.139 orang dan menawan lebih dari 250 orang, puluhan di antaranya masih diyakini berada di enklave tersebut.
