Pemerintah menyatakan bahwa undang-undang ini akan membantu membentuk identitas nasional yang sama.
Undang-undang kesatuan etnis terbaru Beijing sudah mulai berlaku. Aturan ini memperkuat posisi Bahasa Mandarin sebagai bahasa utama dalam pendidikan, urusan resmi pemerintah, dan ruang publik di seluruh China.
Pemerintah menegaskan bahwa aturan mengenai persatuan sosial dan pencegahan separatisme itu menguntungkan semua pihak.
Namun, para aktivis di luar negeri mengatakan undang-undang ini akan semakin mengikis hak-hak kelompok seperti etnis Uighur dan Tibet. Mereka juga mengkritik adanya klausul yang menyatakan China bisa mengambil tindakan terhadap pihak yang melanggar undang-undang tersebut di luar negeri.
Taiwan juga menyampaikan kritik. Pemerintah Taiwan khawatir aturan ini bisa dipakai untuk menargetkan warga yang vokal mengkritik Beijing.
Seperti Jakarta memberikan perhatian. Perdebatan yang menarik terus bergulir.