Prevalensi pelecehan seksual di militer selama dan setelah Perang Global melawan Teror kemungkinan dua hingga empat kali lebih tinggi dari perkiraan Departemen Pertahanan, temuan laporan baru.
Ada lebih dari 75.500 kasus pelecehan seksual di militer pada tahun 2021, lebih tinggi dari perkiraan Pentagon sekitar 35.900 kasus pada tahun itu, menurut laporan oleh Proyek Biaya Perang di Watson Institute Universitas Brown.
Peneliti juga memperkirakan lebih dari 73.600 kasus terjadi pada tahun 2023, jumlah yang jauh lebih tinggi dari perkiraan DOD sekitar 29.000 kasus pada tahun itu.
Rata-rata, selama perang di Afghanistan, 24% wanita aktif dan 1,9% pria aktif mengalami pelecehan seksual, laporan tersebut menyatakan, menambahkan bahwa minoritas rasial dan anggota layanan LGBTQ+ juga menghadapi risiko pelecehan seksual yang lebih besar.
Ulasan data independen mencatat bahwa kisaran kasus dua hingga empat kali lebih tinggi sebenarnya mungkin konservatif, dan bahwa pada akhirnya, perkiraan menunjukkan prevalensi pelecehan seksual 10 kali lebih tinggi dari angka DOD.
Total pelecehan seksual militer menurun, tetapi kepercayaan di kalangan wanita tetap rendah.
“Meskipun ada upaya untuk menangani pelecehan seksual, prioritas kesiapan kekuatan ‘latihan dan penugasan pasukan ke Irak dan Afghanistan’ di atas segalanya memungkinkan masalah pelecehan seksual berkembang,” laporan tersebut menyatakan.
Selama dekade terakhir, pemerintah telah berupaya untuk melawan pelecehan seksual melalui berbagai rekomendasi tim tugas, inisiatif DOD, dan legislasi kongres, termasuk pengesahan “Undang-Undang Vanessa Guillén,” yang menghapus kewenangan komandan atas kasus pelecehan seksual dan memberikannya kepada jaksa independen.
Data tentang pelecehan seksual selama periode awal perang pasca-9/11 kurang dapat diandalkan daripada tahun-tahun berikutnya, catatan laporan, karena informasi hanya dilacak secara sistematis setelah pembentukan Kantor Pencegahan dan Tanggapan Pelecehan Seksual DOD.
Pengejaran pelecehan seksual secara resmi keluar dari rantai komando.
Tetapi pelaporan independen dan data dari organisasi lain yang membantu korban pelecehan seksual menunjukkan lonjakan insiden tersebut setelah invasi Afghanistan, tambahnya.
Laporan tahunan terbaru DOD tentang pelecehan seksual di militer menunjukkan penurunan prevalensi pelecehan seksual untuk pertama kalinya dalam hampir 10 tahun.
“Kami cukup optimis bahwa upaya kami untuk melawan perilaku bermasalah ini memiliki efek yang diinginkan,” kata Elizabeth Foster, direktur eksekutif Kantor Ketahanan Kekuatan, pada bulan Mei ketika laporan itu dirilis. “Namun, untuk melihat perubahan yang berkelanjutan terjadi, kita harus mempertahankan upaya kita untuk melaksanakan reformasi dan inisiatif yang disetujui oleh [menteri pertahanan].”
Penulis laporan Proyek Biaya Perang mencatat bahwa meskipun sulit untuk secara definitif membandingkan data DOD dengan studi independen, inisiatif tersebut memberikan sudut pandang yang penting terhadap data pemerintah.