Pejabat PBB Volker Turk Picu Kemarahan Pemerintah Venezuela Setelah Kritik Pelanggaran Hak Asasi
Majelis Nasional Venezuela secara bulat menyatakan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, sebagai persona non grata setelah ia secara terbuka mengkritik pelanggaran HAM oleh pemerintah.
Keputusan yang diambil Selasa ini muncul setelah komentar Turk minggu lalu di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa, di mana ia mengecam penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa di Venezuela.
Sebelum pengumuman ini, Ketua Majelis Jorge Rodriguez menuduh Turk "menutup mata" terhadap pelanggaran HAM lain, seperti deportasi imigran Venezuela dari AS ke fasilitas penahanan di El Salvador.
Namun, Turk sebelumnya telah menyatakan keprihatinan atas deportasi tersebut pada Mei lalu. Kritiknya terkait dugaan pelanggaran di Venezuela juga disampaikan saat banyak organisasi HAM mengutuk tindakan represif otoritas terhadap oposisi politik pasca pemilu kontroversial Juli lalu.
Status persona non grata Turk tidak serta-merta berdampak langsung, tetapi pemerintah bisa mengambil langkah lebih lanjut seperti menutup kantornya, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya.
Ketegangan di Venezuela meningkat sejak Presiden Nicolas Maduro dinyatakan menang dalam pemilu 2024 yang dianggap oposisi dicurangi. Kelompok HAM melaporkan represi terhadap kritikus pasca pemilu, dengan puluhan korban jiwa. Polisi juga menahan sejumlah anggota parlemen oposisi yang dituding kolaborasi dengan negara asing.
Pemilu legislatif dan daerah baru-baru ini mengalami tingkat partisipasi rendah akibat seruan boikot oposisi dan kekhawatiran represi pemerintah.
Meski pemerintah Maduro mengkritik kebijakan deportasi massal imigran oleh administrasi Presiden AS Donald Trump—yang juga dikutuk kelompok HAM—Venezuela terbuka bekerja sama dengan pemerintah Trump dalam penegakan imigrasi, termasuk kesepakatan Maret lalu untuk menerima warga yang dideportasi dari AS.
(Typos: "dicurangi" → "dicuri", "dituding" → "dituduh")