Brandon Drenon
BBC News, Washington DC
Getty Images
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan kedutaan untuk menghentikan penjadwalan janji temu visa pelajar sembari mempersiapkan perluasan pemeriksaan media sosial untuk pelamar tersebut.
Dalam salinan memo yang dikirim ke pos-pos diplomatik, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa jeda ini akan berlangsung "sampai panduan lebih lanjut dikeluarkan."
Pesan tersebut menyebutkan bahwa pemeriksaan media sosial akan ditingkatkan untuk visa pelajar dan pertukaran pelajar, yang akan memiliki "implikasi signifikan" bagi kedutaan dan konsulat.
Kebijakan ini muncul di tengah perseteruan Trump dengan beberapa perguruan tinggi paling bergengsi di AS, yang ia anggap terlalu sayap kiri. Ia menyatakan beberapa di antaranya telah mendorong antisemitisme di kampus dan mempertahankan kebijakan penerimaan yang diskriminatif.
Memo Departemen Luar Negeri, yang dilihat oleh mitra BBC CBS News, menginstruksikan kedutaan AS pada Selasa untuk menghapus janji temu yang belum terisi dari kalender bagi pelajar yang mencari visa, tetapi menyatakan bahwa janji temu yang sudah terjadwal dapat dilanjutkan.
Kawat diplomatik itu juga menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri sedang mempersiapkan "perluasan pemeriksaan dan penyaringan media sosial yang wajib" untuk semua aplikasi visa pelajar.
Pelajar asing yang ingin belajar di AS biasanya diwajibkan menjadwalkan wawancara di kedutaan AS di negara asal mereka sebelum disetujui.
Banyak institusi bergantung pada mahasiswa asing untuk sebagian besar pendanaannya, karena mereka sering membayar biaya kuliah lebih tinggi.
Ketika ditanya tentang visa pelajar, juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce mengatakan kepada wartawan pada Selasa: "Kami sangat serius dalam proses memeriksa siapa yang masuk ke negara ini, dan kami akan terus melakukannya."
Tonton: AS akan gunakan "setiap alat" untuk menentukan siapa yang masuk negara, kata Tammy Bruce
Pemerintahan Trump telah membekukan ratusan juta dana untuk universitas dan berupaya mendeportasi pelajar, sembari mencabut ribuan visa untuk yang lain. Banyak tindakan ini telah dihentikan oleh pengadilan.
Gedung Putuh menuduh beberapa universitas AS membiarkan aktivisme pro-Palestina di kampus dibajak oleh antisemitisme.
Perguruan tinggi menuduh pemerintahan Trump mencoba melanggar hak kebebasan berpendapat.
Universitas Harvard menjadi sorotan kemarahan Presiden Donald Trump. Pekan lalu, pemerintahan Trump mencabut kemampuan Harvard untuk menerima mahasiswa internasional atau menghadirkan peneliti asing. Seorang hakim federal membatalkan kebijakan ini.
Jika tindakan ini diizinkan, hal itu bisa menjadi pukulan telak bagi universitas, di mana lebih dari seperempat mahasiswanya adalah warga asing.
Tonton: "Tanpa kami, Harvard bukanlah Harvard," kata mahasiswa internasional tentang visa