Turis dari puluhan negara, termasuk Inggris, berpotensi diminta untuk menyerahkan riwayat media sosial selama lima tahun sebagai syarat masuk ke Amerika Serikat, berdasarkan sebuah proposal baru yang diumumkan oleh pejabat AS.
Syarat baru ini akan berdampak pada warga dari puluhan negara yang memenuhi syarat untuk mengunjungi AS selama 90 hari tanpa visa, sepanjang mereka telah mengisi formulir Electronic System for Travel Authorization (ESTA).
Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Presiden Donald Trump telah berupaya mengencangkan kebijakan perbatasan AS secara lebih umum—menyebut keamanan nasional sebagai alasan utama.
Para analis mengatakan rencana baru ini dapat menjadi penghalang bagi calon pengunjung atau merugikan hak-hak digital mereka.
AS memperkirakan akan ada lonjakan besar turis asing tahun depan, seiring dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola pria bersama Kanada dan Meksiko, serta Olimpiade 2028 di Los Angeles.
Dokumen proposal diajukan oleh Customs and Border Protection (CBP) dan Department of Homeland Security (DHS), di mana lembaga tersebut menjadi bagian darinya.
Media AS melaporkan bahwa proposal itu muncul dalam Federal Register, yakni jurnal resmi pemerintah AS. BBC telah meminta tanggapan dari DHS.
Dokumen tersebut menyatakan “elemen data akan mewajibkan pelamar ESTA untuk memberikan informasi media sosial mereka dari 5 tahun terakhir”, tanpa memberi rincian lebih lanjut mengenai informasi spesifik apa yang akan diminta.
ESTA yang berlaku saat ini hanya membutuhkan informasi yang relatif terbatas dari pelancong, serta pembayaran satu kali sebesar $40 (£30). Sistem ini dapat diakses oleh warga negara dari sekitar 40 negara—termasuk Inggris, Irlandia, Prancis, Australia, dan Jepang—dan memungkinkan mereka mengunjungi AS berkali-kali dalam periode dua tahun.
Selain pengumpulan informasi media sosial, dokumen baru tersebut mengusulkan pengumpulan nomor telepon dan alamat email pelamar yang digunakan dalam lima dan sepuluh tahun terakhir masing-masing, serta lebih banyak informasi mengenai anggota keluarga mereka.
Teks tersebut mengutip perintah eksekutif dari Trump pada Januari, yang berjudul “Melindungi Amerika Serikat dari Teroris Asing dan Ancaman Keamanan Nasional serta Keselamatan Publik Lainnya”.
Administrasi Trump sebelumnya telah mewajibkan warga negara asing untuk membuka akun media sosial mereka ke publik jika mengajukan visa pelajar atau visa H1B untuk pekerja terampil—yang terakhir kini juga dikenai biaya yang jauh lebih tinggi.
Seorang pejabat senior departemen luar negeri mengatakan mengenai kebijakan visa pelajar: “Ada harapan dari warga negara Amerika bahwa pemerintah mereka akan melakukan segala upaya untuk membuat negara kita lebih aman, dan itulah yang dilakukan Administrasi Trump setiap harinya.”
Petugas diperintahkan untuk menyaring mereka “yang menganjurkan, membantu, atau mendukung teroris asing yang ditunjuk dan ancaman lain terhadap keamanan nasional; atau yang melakukan pelecehan atau kekerasan anti-Semit yang melanggar hukum.”
Sebagai bagian dari upaya administrasi yang lebih luas untuk mengencangkan perbatasan, pejabat baru-baru ini menyatakan bahwa larangan perjalanan yang ada—yang mempengaruhi 19 negara di Afrika, Timur Tengah, dan Karibia—dapat segera diperluas.
Langkah itu diumumkan pasca serangan tembakan terhadap dua anggota Garda Nasional di Washington DC, di mana seorang pria Afganistan telah dinamaikan sebagai tersangka.
Proposal baru mengenai pengumpulan data ESTA untuk turis ini mengundang pandangan dari publik selama 60 hari.
Sophia Cope, dari organisasi hak digital Electronic Frontier Foundation, mengkritik rencana tersebut, dengan mengatakan kepada New York Times bahwa hal itu dapat “memperburuk pelanggaran kebebasan sipil.”
Sementara itu, praktik hukum imigrasi Fragomen menyatakan mungkin ada dampak praktis karena pelamar dapat menghadapi waktu tunggu persetujuan ESTA yang lebih lama.
Para pakar sebelumnya telah menyatakan bahwa perubahan kebijakan perjalanan yang diperkenalkan di bawah Trump telah berdampak pada industri pariwisata Amerika.
Awal tahun ini, World Travel & Tourism Council menyatakan AS adalah satu-satunya dari 184 ekonomi yang dianalisisnya yang diperkirakan akan mengalami penurunan dalam pengeluaran pengunjung internasional pada 2025.
Kebijakan-kebijakan lain dari administrasi Trump juga tampak mempengaruhi pariwisata ke negara tersebut, seperti banyak warga Kanada yang memboikot perjalanan ke AS sebagai bentuk protes terhadap tarif Trump.
Bulan Oktober menandai bulan ke-10 berturut-turut penurunan jumlah pelancong Kanada ke AS. Di masa lalu, orang Kanada telah menyusun sekitar seperempat dari semua pengunjung internasional ke AS, dengan pengeluaran lebih dari $20 miliar (£15,1 miliar) per tahun, menurut US Travel Association.