Klaim serangan kapal Trump ditujukan untuk memerangi perdagangan narkoba, namun para pakar berpendapat dampaknya terhadap arus narkoba hampir tidak ada.
Diterbitkan Pada 9 Des 2025
Kelompok pemantau hak asasi manusia di Amerika Serikat telah mengajukan gugatan hukum yang menuntut kejelasan lebih lanjut mengenai rasional hukum yang digunakan untuk membenarkan kebijakan administrasi Trump dalam menargetkan kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di perairan Amerika Latin.
Gugatan yang diajukan pada Selasa oleh American Civil Liberties Union (ACLU), afiliasinya di negara bagian New York, dan Center for Constitutional Rights, menuntut pembukaan opini dari internal Office of Legal Counsel (OLC), yang memberi nasihat hukum kepada cabang eksekutif.
Artikel Rekomendasi
“Publik berhak tahu bagaimana pemerintah kita membenarkan pembunuhan sadis terhadap warga sipil sebagai tindakan hukum dan mengapa mereka percaya dapat memberi kekebalan kepada pelaku kejahatan ini,” ujar Jeffrey Stein, pengacara staf Proyek Keamanan Nasional ACLU, dalam siaran pers. “Administrasi Trump harus menghentikan serangan ilegal dan tak bermoral ini, dan pejabat yang melaksanakannya harus dipertanggungjawabkan.”
Setidaknya 86 orang tewas sejak administrasi Trump mengumumkan serangan pertama pada awal September, dalam operasi yang digambarkan presiden sebagai upaya penanggulangan narkoba. Total 22 serangan yang dideklarasikan telah dilakukan di Karibia, meski secara luas dianggap ilegal baik di bawah hukum internasional maupun AS, mengingat perdagangan narkoba adalah aktivitas kriminal.
Siaran pers kelompok-kelompok tersebut menyatakan bahwa mereka berharap memaksa pengungkapan dari OLC yang “tampaknya melegitimasi serangan-serangan yang berlangsung sebagai tindakan hukum dalam ‘konflik bersenjata’ yang diklaim melawan ‘kartel narkoba’ yang tidak spesifik.”
Para ahli hukum secara tegas menolak klaim administrasi bahwa perdagangan narkoba merupakan serangan terhadap AS dan bahwa para tersangka pengedar adalah kombatan tidak sah yang boleh dibunuh dengan kekuatan militer. Namun terlepas dari kemungkinan keilegalannya, administrasi Trump terus melanjutkan serangan-serangan lebih lanjut dan menyatakan akan berlanjut, dengan membagikan video kapal-kapal kecil meledak setelah ditembak di media sosial.
“Jika opini OLC berusaha mengemas bahasa hukum untuk menyamarkan keilegalan nyata dari pembunuhan berantai ini, publik perlu melihat analisis ini dan pada akhirnya meminta pertanggungjawaban semua pihak yang memfasilitasi pembunuhan atas nama Amerika Serikat,” kata Baher Azmy, Direktur Hukum Center for Constitutional Rights.
Sejumlah pihak juga meragukan tujuan yang dinyatakan administrasi untuk memerangi perdagangan narkoba, dengan mencatat bahwa serangan-serangan itu berdampak sangat minimal pada arus narkoba.
Kampanye ini juga terjadi di periode ancaman AS yang meningkat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang dituduh administrasi Trump mengoordinasi aktivitas kelompok kriminal meski penilaian intelijen internal AS melemahkan klaim tersebut.
AS telah mengerahkan kontingen besar pasukan ke kawasan itu, termasuk kapal induk dan ribuan tentara, yang memicu spekulasi tentang kemungkinan serangan ke Venezuela untuk menggulingkan Maduro.