Sam Francis
Reporter Politik
Reuters
Lebih dari sepertiga anggota parlemen telah menandatangani surat kepada Sir Keir Starmer, mendesak Inggris untuk mengakui kedaulatan Palestina.
Sekitar 220 anggota parlemen dari sembilan partai politik—lebih dari separuhnya berasal dari Partai Buruh—mendukung seruan ini. Mereka berargumen bahwa pengakuan dari Inggris akan menjadi pesan yang "kuat" dan langkah penting menuju solusi dua negara.
Surat ini menambah tekanan pada perdana menteri setelah Prancis berkomitmen untuk mengakui kedaulatan Palestina dalam beberapa bulan mendatang.
Dalam pernyataan setelah panggilan darurat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin Jerman Friedrich Merz, Sir Keir mengatakan bahwa langkah ini harus menjadi bagian dari "rencana yang lebih luas yang pada akhirnya menghasilkan solusi dua negara."
Dalam pernyataannya, Sir Keir mengatakan: "Bersama sekutu terdekat kami, saya sedang mengupayakan jalan menuju perdamaian di wilayah ini, dengan fokus pada solusi praktis yang dapat membuat perbedaan nyata bagi kehidupan mereka yang menderita dalam perang ini."
"Jalan tersebut akan merinci langkah-langkah konkret yang dibutuhkan untuk mengubah gencatan senjata yang sangat didambakan menjadi perdamaian abadi."
"Pengakuan negara Palestina harus menjadi salah satu langkah tersebut. Saya tegas dalam hal ini. Namun, itu harus menjadi bagian dari rencana yang lebih luas yang pada akhirnya menghasilkan solusi dua negara dan keamanan abadi bagi rakyat Palestina dan Israel."
Pernyataan bersama dari pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman setelah panggilan mereka tidak menyebutkan pengakuan kedaulatan Palestina. Namun, mereka menyatakan bahwa ketiga negara "siap mengambil tindakan lebih lanjut untuk mendukung gencatan senjata segera dan proses politik yang mengarah pada keamanan dan perdamaian abadi bagi Israel, Palestina, dan seluruh wilayah."
Pernyataan tersebut juga mengkritik pemerintah Israel, menuntut penghentian pembatasan bantuan dan memperingatkan bahwa "bencana kemanusiaan yang kita saksikan di Gaza harus segera diakhiri." Selain itu, mereka menekankan bahwa Hamas harus dilucuti senjatanya dan "tidak memiliki peran dalam masa depan Gaza."
Surat ini muncul setelah Inggris dan 27 negara lain mengutuk "penyaluran bantuan yang tersendat dan pembunuhan tidak manusiawi terhadap warga sipil" yang mencari makanan dan air di Gaza.
Israel, yang mengontrol semua pasokan ke wilayah Palestina, berulang kali menyatakan bahwa tidak ada blokade dan menyalahkan Hamas atas kasus malnutrisi. Kementerian Luar Negeri Israel menolak pernyataan negara-negara tersebut, menyebutnya "terlepas dari realita dan mengirim pesan yang salah kepada Hamas."
Menurut kantor HAM PBB, lebih dari 1.000 warga Palestina tewas oleh pasukan Israel dalam upaya mendapatkan bantuan makanan selama dua bulan terakhir. Israel menyatakan bahwa pasukannya hanya menembakkan peringatan dan tidak sengaja menarget warga sipil.
Surat ini ditandatangani oleh 131 anggota parlemen Partai Buruh, termasuk tokoh senior seperti mantan menteri Liam Byrne dan ketua komite Ruth Cadbury. Pemimpin Liberal Demokrat Sir Ed Davey, mantan menteri Partai Konservatif Kit Malthouse, dan Sir Edward Leigh—anggota parlemen dengan masa jabatan terlama—juga turut menandatangani.
Partai Nasional Skotlandia (SNP), Partai Hijau, Plaid Cymru, SDLP, dan anggota independen juga termasuk di antara penandatangan surat tersebut.
Surat itu menyatakan bahwa parlemen telah memiliki "konsensus lintas partai selama beberapa dekade" mengenai pengakuan kedaulatan Palestina sebagai bagian dari "solusi dua negara." Meskipun pengakuan saja tidak akan mengakhiri penderitaan di Gaza, "pengakuan Inggris terhadap Palestina akan sangat berpengaruh" mengingat sejarahnya di wilayah tersebut.
Anggota parlemen Partai Buruh Sarah Champion, yang memimpin komite pembangunan internasional dan mengorganisir surat ini, mengatakan bahwa solusi dua negara "tetap menjadi satu-satunya proposal yang layak untuk mencapai perdamaian abadi di wilayah tersebut."
"Pengakuan akan mengirim pesan simbolik yang kuat bahwa kami mendukung hak rakyat Palestina, bahwa mereka tidak sendirian, dan mereka perlu mempertahankan harapan bahwa ada jalan menuju perdamaian dan keamanan abadi bagi rakyat Israel maupun Palestina," tambahnya.
Bulan lalu, sekitar 60 anggota parlemen dilaporkan menandatangani surat kepada Menteri Luar Negeri David Lammy, serta sebuah mosi di parlemen yang ditandatangani oleh 110 anggota.
Pada 2014, Dewan Rakyat Inggris mengesahkan mosi tidak mengikat yang mendesak pemerintah untuk mengakui negara Palestina berdampingan dengan Israel, didukung oleh mayoritas besar anggota parlemen.
Sebagian besar negara—sekitar 139 secara total—secara formal mengakui kedaulatan Palestina, meskipun banyak negara Eropa dan Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka hanya akan melakukannya sebagai bagian dari upaya menuju penyelesaian konflik jangka panjang.
Spanyol, Irlandia, dan Norwegia resmi mengambil langkah tersebut tahun lalu, berharap memberikan tekanan diplomatik untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.
Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perwakilan Palestina memiliki hak terbatas dalam kegiatan PBB, dan wilayah tersebut juga diakui oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Liga Arab.
Para skeptis berpendapat bahwa pengakuan akan menjadi sekadar gestur simbolik kecuali masalah kepemimpinan dan batas wilayah Palestina diselesaikan terlebih dahulu.