Wilmar International, perusahaan raksasa agrifood yang berbasis di Singapura, telah menyerahkan 11,9 triliun rupiah ($729 juta) kepada Indonesia sebagai "uang jaminan" terkait tuduhan pelanggaran izin ekspor minyak sawit. Saham Wilmar turun 3% setelah berita ini, mencapai level terendah dalam 10 tahun terakhir.
Tahun lalu, Wilmar menghasilkan pendapatan $67,4 miliar, naik 0,3% dari tahun sebelumnya. Perusahaan ini mendapat laba tahunan $1,2 miliar, artinya uang jaminan $729 juta itu setara dengan 60% dari total pendapatan bersih Wilmar di 2024.
Kejaksaan Indonesia menuduh Wilmar menyuap pejabat untuk mendapatkan izin ekspor pada 2022, saat terjadi kelangkaan minyak goreng nasional. Meski pengadilan Indonesia membebaskan Wilmar dan dua perusahaan lain pada Maret lalu, tiga hakim yang memutuskan kasus ini ditangkap sebulan kemudian karena kasus korupsi.
Kejaksaan Agung menyatakan korupsi terkait izin ekspor ini merugikan negara sebesar 12,3 triliun rupiah ($755 juta).
Pada Selasa, Wilmar mengklaim bahwa "semua tindakan yang dilakukan [Wilmar] terkait ekspor minyak goreng sesuai dengan peraturan yang berlaku." Uang jaminan akan dikembalikan jika Mahkamah Agung membatalkan tuntutan—tapi hilang jika Wilmar kalah.
"Wilmar membayar kerugian negara yang mereka sebabkan," kata pejabat tinggi Kejaksaan Agung dalam konferensi pers.
Indonesia menyuplai sekitar 60% minyak sawit dunia. Minyak sawit mentah adalah bahan utama makanan dan produk rumah tangga. Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng akhir 2021 sampai awal 2022, Indonesia menerapkan larangan ekspor selama 3 minggu untuk stabilkan harga.
Wilmar adalah salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, dengan luas lebih dari 230.000 hektar. Perusahaan ini peringkat ke-4 di Fortune Southeast Asia 500 dan termasuk sedikit perusahaan Asia Tenggara yang masuk Global 500.
Dua pertiga perkebunan Wilmar ada di Indonesia. Selain minyak sawit dan minyak goreng, Wilmar juga memproduksi beras, mie, dan margarin untuk pasar global.