Menteri Pendidikan Linda McMahon diperkirakan akan bergerak cepat setelah Mahkamah Agung memberi jalan bagi pemerintahan Trump untuk melanjutkan rencana mengurangi departemennya.
Hakim-hakim pada Senin menunda perintah pengadilan rendah yg menghentikan hampir 1.400 PHK dan mempertanyakan legalitas rencana Presiden Donald Trump untuk mengalihkan operasi departemen ke agensi lain.
Sekarang, Trump dan McMahon bebas melakukan PHK dan membagikan tugas departemen ke agensi federal lain. Trump berjanji menutup departemen ini, dan McMahon bilang departemen punya “misi terakhir” untuk menyerahkan kekuasaannya ke negara bagian.
“Departemen Pendidikan AS sekarang akan memenuhi mandatnya untuk mengembalikan keunggulan pendidikan Amerika,” kata McMahon dalam pernyataannya.
Pengacara departemen sudah memberi gambaran langkah selanjutnya dalam dokumen pengadilan.
Apa yg terjadi dgn pinjaman pelajar dan kasus hak sipil
Trump dan McMahon mengakui hanya Kongres yg berwenang menutup Departemen Pendidikan sepenuhnya, tapi keduanya menyarankan fungsi utamanya bisa dibagi ke agensi federal lain.
Salah satu keputusan penting adalah di mana mengelola pinjaman pelajar federal, portofolio $1,6 triliun yg mempengaruhi hampir 43 juta peminjam.
Trump pada Maret menyarankan SBA mengambil alih pinjaman pelajar, tapi dokumen Juni menyebut Departemen Keuangan akan mengambil alih pekerjaan ini. Negosiasi dengan Keuangan sempat dihentikan saat pengadilan turun tangan, tapi sekarang akan dilanjutkan.
Sebanyak 9 pegawai Departemen Pendidikan sudah dialihkan ke Keuangan, menurut dokumen pengadilan.
Departemen juga baru saja sepakat mengalihkan manajemen program pelatihan kerja dan pendidikan dewasa ke Departemen Tenaga Kerja, dengan dana $2,6 miliar untuk dikelola oleh negara bagian dan disalurkan ke sekolah.
Menurut perjanjian, menggabungkan program pelatihan kerja di Pendidikan dan Tenaga Kerja akan “menyediakan sistem federal yg terkoordinasi.”
McMahon juga mengusulkan agar penegakan Undang-Undang Pendidikan Individu Disabilitas ditangani oleh HHS, sedangkan urusan hak sipil oleh Departemen Kehakiman.
Kelompok Democracy Forward, yg mewakili penggugat dalam gugatan, akan mengejar “semua opsi hukum” untuk memperjuangkan anak-anak. Kasus mereka masih berjalan, tapi keputusan darurat Mahkamah Agung memperbolehkan Departemen Pendidikan mengurangi staf sementara.
“Tidak ada pengadilan — bahkan Mahkamah Agung — yg menyatakan tindakan pemerintahan ini sah,” kata Skye Perryman, pemimpin kelompok itu.
PHK staf
Trump berjanji menutup departemen ini dan pada Maret memerintahkan untuk “menguranginya semaksimal mungkin sesuai hukum.” McMahon sudah memulai PHK besar-besaran terhadap 1.400 pekerja.
Pegawai yg kena PHK sudah diberi cuti berbayar sejak Maret. Perintah pengadilan rendah sempat mencegah pemutusan kerja penuh, tapi tanpa keputusan itu, mereka seharusnya di-PHK awal Juni.
Kurangnya staf sudah menyebabkan masalah di bagian pinjaman pelajar, kata Melanie Storey dari NASFAA. Sistem federal sering error, seperti StudentAid.gov down berjam-jam setelah PHK. Komunikasi dengan departemen memburuk.
“Mengkhawatirkan bahwa pengadilan mengizinkan pemerintahan Trump melanjutkan PHK, mengingat dampaknya pada bantuan keuangan untuk pelajar,” kata Storey.
Mengurangi Departemen Pendidikan akan melemahkan penegakan hak sipil, khususnya untuk perempuan, penyandang disabilitas, LGBTQ+, dan siswa kulit berwarna, kata Gaylynn Burroughs dari NWLC. Staf yg di-PHK sedang menangani ribuan kasus.
“Tanpa cukup staf dan sumber daya, siswa akan menghadapi lebih banyak hambatan dan sedikit tempat mengadu jika hak mereka dilanggar,” kata Burroughs. “Ini bagian dari rencana Trump untuk melemahkan pemerintah federal dan menghapus perlindungan hak sipil.”
___
Jurnalis pendidikan AP Annie Ma dan Cheyanne Mumphrey berkontribusi dalam laporan ini.
___
Liputan pendidikan AP didanai oleh beberapa yayasan swasta. AP bertanggung jawab penuh atas semua konten. Lihat standar AP bekerja dengan filantropi, daftar pendukung dan cakupan dana di AP.org.