Pengadilan Tinggi AS Baru Selesai Masa Tugasnya, Trump Jadi Pemenang Jelas
Masa kerja Mahkamah Agung AS baru-baru ini punya pemenang yang jelas: Presiden Donald Trump.
Dengan keputusan 6-3 pada Jumat yang membatasi kekuatan hakim untuk memblokir kebijakan presiden secara nasional, pengadilan memberi tanda seru pada periode yang dipenuhi kemenangan Trump. Mayoritas konservatif di Mahkamah Agung mendukung Trump baik dalam masalah hukum besar maupun permintaan darurat agar kebijakannya segera berlaku.
Hasilnya, banyak keputusan yang mendukung Trump. Pengadilan mengizinkannya mengeluarkan orang transgender dari militer, memecat pejabat tinggi pemerintahan, dan membuka kemungkinan deportasi ratusan ribu migran. Mahkamah Agung juga beberapa kali mengembalikan kebijakan Trump yang sebelumnya diblokir pengadilan rendah karena dianggap illegal.
Kadang-kadang, pengadilan tak memberikan penjelasan jelas atas keputusannya, meski hakim liberal mengkritik mayoritas karena dianggap memberi hadiah pada "pelanggaran hukum" oleh Trump.
"Pengadilan memperlakukannya seperti presiden biasa, dan itu mungkin kesalahan," kata Kermit Roosevelt, profesor hukum konstitusi di University of Pennsylvania.
Keputusan Jumat memberi pemerintahan alat baru untuk mencegah hakim menghentikan kebijakan. Hakim Amy Coney Barrett, salah satu dari tiga hakim yang ditunjuk Trump, menulis bahwa pengadilan federal "tidak punya wewenang umum untuk mengawasi cabang eksekutif."
Trump menyebut keputusan ini sebagai "kemenangan besar" dan berencana mencabut pemblokiran kebijakannya terkait pemukiman pengungsi, pengeluaran federal, dan "kota suaka."
Jaksa Agung Alabama, Steve Marshall, bilang ini akhir dari "aktivisme yudisial yang menyalahgunakan pemisahan kekuasaan."
Selain itu, pengadilan juga mendukung hak orang tua menarik anak dari pelajaran sekolah umum karena alasan agama, serta larangan perawatan medis tertentu untuk anak transgender.
Kekalahan Langka untuk Trump
Pada Mei, Trump mengalami kekalahan saat pengadilan menghentikan rencana deportasi 176 warga Venezuela ke penjara El Salvador tanpa proses pengadilan. Namun, bulan berikutnya, pengadilan mengizinkan deportasi cepat migran ke negara lain tanpa penjelasan.
Kasus kewarganegaraan berdasarkan kelahiran tidak secara langsung menguji legalitas kebijakan Trump, yang ingin mengubah pemahaman lama bahwa Amendemen ke-14 Konstitusi memberi kewarganegaraan pada siapa saja yang lahir di AS. Kebijakan ini hanya akan berlaku untuk bayi dengan minimal satu orang tua warga negara atau penduduk tetap.
Efek praktis keputusan ini masih belum jelas. Negara bagian penentang masih bisa minta penghentian nasional di pengadilan rendah. Kritikus hukum seperti Samuel Bray memperkirakan gelombang gugatan klas akan menghalangi kebijakan Trump.
Barrett menegaskan keputusan ini bukan partisan, mengingat pemerintahan Biden juga ingin batasi injeksi nasional. Tapi kritikus bilang, menghilangkan alat pengawasan yudisial berbahaya saat pemerintahan cenderung mengabaikan perintah pengadilan.