“
Buka newsletter White House Watch secara gratis
Panduan Anda tentang apa arti pemilihan presiden AS 2024 bagi Washington dan dunia
Presiden AS Donald Trump mencabut izin keamanan untuk Kamala Harris dan Hillary Clinton, mantan saingannya dalam pemilihan presiden, saat dia memperluas kampanye balas dendamnya terhadap lawan politik.
Trump mengumumkan pada Jumat malam bahwa mantan wakil presiden, dan mantan Ibu Negara dan menteri luar negeri, akan dimasukkan dalam daftar individu yang ingin dia singkirkan dari akses ke informasi pemerintah yang sensitif. Dia mengalahkan Clinton dalam pemilihan presiden 2016 dan Harris pada 2024.
Daftar Trump juga termasuk Fiona Hill, pakar Rusia yang telah kritis terhadap sikapnya terhadap perang di Ukraina baik selama masa jabatannya yang pertama maupun baru-baru ini, saat dia mencoba mediasi penyelesaian konflik tersebut.
“Saya telah menentukan bahwa tidak lagi dalam kepentingan nasional bagi individu berikut untuk memiliki akses ke informasi terklasifikasi,” tulis Trump dalam memo kepada kepala badan pemerintah.
Trump sudah termasuk Joe Biden dalam daftar orang yang seharusnya dicabut izin keamanannya, bersama dengan beberapa ajudan teratas mantan presiden termasuk Jake Sullivan, mantan penasihat keamanan nasional, dan Antony Blinken, mantan menteri luar negeri.
Langkah Trump ini menyoroti sejauh mana dia menggunakan bulan-bulan pertama masa jabatan keduanya untuk menargetkan musuh politik. Ini termasuk Demokrat dan juga Republik yang telah menentang kembalinya dia ke kantor, seperti Liz Cheney, mantan anggota kongres Wyoming yang juga dicabut izin keamanannya.
Trump juga menargetkan Alvin Bragg, jaksa distrik Manhattan, dan Letitia James, jaksa agung negara bagian New York, setelah mereka membawa kasus hukum terhadapnya, termasuk satu yang menyebabkan dia divonis bersalah karena memalsukan catatan bisnis tahun lalu.
Pencabutan izin keamanan untuk mantan pejabat dan lawan politik adalah contoh terbaru dari Trump menggerogoti norma-norma demokrasi AS, termasuk gagasan bahwa bahkan kritikus politik presiden mungkin perlu mengakses informasi sensitif.
Langkah ini datang di tengah kekhawatiran lebih luas bahwa Trump sedang menguji batas kekuasaan konstitusionalnya dalam upayanya untuk mengusir dan menahan beberapa imigran, serta upayanya yang luas untuk menghancurkan pemerintah federal dengan pemecatan massal dan pembekuan pengeluaran.
“