Buka newsletter White House Watch gratis
Panduanmu untuk memahami arti masa jabatan kedua Trump bagi Washington, bisnis, dan dunia
Dulu, kita hidup di era paling damai dalam sejarah modern. Tahun 2005 punya jumlah kematian terendah dalam konflik bersenjata sejak Perang Dunia II, menurut Uppsala Conflict Data Program. Tapi sekarang berubah. Tahun lalu, ada 61 "konflik berbasis negara", paling banyak sejak 1946, lapor Peace Research Institute Oslo. Sekarang tambah konflik Israel-Iran. Kenapa perang banyak banget?
Lebih buruk dari polisi yang brutal ya tidak ada polisi sama sekali. Dunia alami perubahan ini abad ini. Tahun 1990-an adalah puncaknya dua polisi global, AS dan PBB. Setelah Irak invasi Kuwait tahun 1990, resolusi PBB izinkan negara anggota usir Irak. Waktu itu, polisi Amerika jaga dunia, hampir monopoli kekerasan internasional. "Komunitas internasional" (AS dan teman-teman) cuma tolerir perang sipil di tempat terbatas: Somalia, Rwanda, Yugoslavia.
Norma perdamaian puncak akhir 1990-an, saat perjanjian larang ranjau darat dan buat Pengadilan Kriminal Internasional. Tapi invasi AS ke Irak tahun 2003 lumpuhkan kedua polisi: PBB karena AS bertindak tanpa izin, dan AS sendiri karena perang itu bikin tabu mengirim pasukan ke luar negeri. Dengan China dan Rusia bangkit lagi, "komunitas internasional" hancur.
Kekacauan dunia terlihat Agustus 2013, saat diktator Suriah Bashar al-Assad pakai gas sarin bunuh 1.400 orang di pinggiran Damaskus. Barack Obama pernah bilang serangan kimia adalah "garis merah". Tapi dia tidak bertindak; polisi Amerika sudah pensiun. Enam bulan kemudian, Vladimir Putin serang Ukraine.
Negara-negara jadi penjahat, bunuh banyak warga sipil, tapi hampir tidak kena hukuman. Bayangkan kalau "komunitas internasional" hukum Assad atau Putin, atau AS untuk "Perang Melawan Teror", atau Mohammed bin Salman untuk perang Yaman, atau Paul Kagame jadi Putin-nya Afrika Tengah, atau Israel hancurkan Gaza, seperti mereka hukum Irak tahun 1990. Dewan Keamanan PBB hampir tidak bertindak dalam perang India-Pakistan, Ukraina, dan Gaza. Steven Everts dari EU Institute for Security Studies bilang, "Norma bahwa kekerasan tidak boleh dipakai untuk selesaikan konflik politik hilang. Dan ini menular."
AS bahkan tidak pura-pura hormati norma lagi. Pengebomannya ke Iran tanpa izin Kongres atau PBB mungkin langgar konstitusi AS dan hukum internasional. Donald Trump tolerir semua agresor internasional kecuali Iran. Satu-satunya zona konflik tempat dia taruh pasukan adalah Los Angeles.
Trump juga kurangi dana untuk polisi global yang memang sudah tidak berfungsi. Dia potong jumlah pegawai di National Security Council, Departemen Luar Negeri, dan badan intelijen, dan kasih tanggung jawab departemen anti-teror Homeland Security ke staf kampanye umur 22 tahun. Kompleks keamanan Washington diganti Steve Witkoff, developer real estat yang pertama kali diperhatikan Trump karena bayarin sandwichnya di restoran New York. Witkoff tidak bisa buat perdamaian di Ukraina, Gaza, dan Iran. Israel rencanakan perang dengan Iran; AS cuma ikut tanpa sadar.
Di dunia tanpa norma dan polisi ini, senjata baru bikin perang lebih murah dan mudah. Tahun 2018, cuma ada lebih dari 1.000 kematian oleh drone di seluruh dunia. Sekarang drone bertanggung jawab untuk 70% kematian di perang Ukraina.
Ukraina yang miskin menyebut dirinya "pemimpin dunia dalam perang drone" dengan alasan tepat. Mereka targetkan produksi 4,5 juta drone tahun ini. Bahkan pemberontak Houthi di Yaman bisa picu inflasi global dengan serang kapal pakai drone. Seorang insinyur di Myanmar "bisa bikin drone untuk pemberontak dari gua pakai pencetakan 3D, bagian dari drone komersil China, dan pengetahuan dari grup chat online," tulis peneliti Carnegie Mellon Institute for Strategy and Technology.
Drone makin canggih tiap bulan, ubah perhitungan geopolitik. China, produsen drone komersil terbesar, bisa pakai drone militer dan blokade laut untuk taklukkan Taiwan tanpa invasi berdarah. Dan drone AI yang hampir tidak bisa dihentikan bisa masuk ke tangan teroris juga.
Apa yang bisa dilakukan? Everts bilang tanpa polisi global, kita bisa tunjuk polisi regional, misalnya semacam "European Neighbourhood Watch". Semuanya akan terasa rapuh. Tidak ada norma adalah norma sejarah dalam urusan internasional. Setelah penyimpangan singkat yang bahagia, itu kembali.
Email Simon di [email protected]
Cari tahu cerita terbaru kami lebih dulu — ikuti FT Weekend Magazine di X dan FT Weekend di Instagram