Meski Vatikan tidak punya kekuataan regulasi, Paus Leo XIV semakin gencar mendorong pengawasan AI yang etis dari pemerintah dan perusahaan, padahal baru satu bulan menjabat.
Paus ini, yang terpilih bulan Mei setelah meninggalnya Paus Fransiskus, mengirim pesan tertanggal Selasa ke eksekutif Silicon Valley dan pejabat Vatikan pada Jumat di konferensi tahunan kedua tentang AI, etika, dan tata kelola perusahaan yang diadakan di Istana Apostolik.
Dalam pesannya, diterbitkan oleh Vatikan, Leo bilang teknologi AI adalah alat hebat tapi bisa disalahgunakan dan membahayakan, terutama untuk anak-anak dan kaum muda. AI harus mempertimbangkan keunikan manusia agar beroperasi secara etis, tambahnya.
“AI, terutama Generative AI, membuka peluang baru di banyak level, termasuk meningkatkan penelitian di kesehatan dan sains, tapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang dampaknya pada kemanusiaan,” katanya.
Meski Vatikan tidak punya kekuatan regulasi, profesor dari Sacred Heart University Daniel Rober bilang Vatikan sering mendesak pemerintah untuk memajukan agendanya.
Dengan menjadikan regulasi AI yang etis sebagai prioritas, Leo juga mengirim pesan ke umat Katolik dan pemimpin bisnis Katolik untuk menanggapinya serius.
Leo menjadikan AI etis sebagai fokus kepausannya, bahkan membahasnya dua hari setelah jadi Paus. Dia melanjutkan warisan Paus Fransiskus, yang memulai konferensi AI di Vatikan.
Leo juga mengikuti jejak Leo XIII, yang memperjuangkan kondisi kerja lebih baik di era industri.
“Dia memilih nama itu karena ingin berkomentar tentang bagaimana teknologi, termasuk AI, mengubah masyarakat, dan ingin gereja jadi suara yang membela kemanusiaan,” kata Rober ke Fortune.
Sementara Leo mendorong AI etis—dan mungkin akan menulis “ensiklik” (surat resmi ke uskup Katolik) tentang ini—perdebatan soal seberapa ketat regulasi AI masih berlangsung di seluruh dunia.
Di AS, kurangnya regulasi federal AI membuka jalan bagi hukum negara bagian, termasuk tentang hak kekayaan intelektual dan transparansi AI. Tapi, RUU anggaran Trump yang disetujui DPR bulan Mei mencakup moratorium 10 tahun untuk regulasi AI lokal, yang mengancam hukum yang sudah ada.