Partai Republik Bergegas Setelah Tahu Rencana Pemotongan Medicaid untuk Menutupi Potongan Pajak Triliunan Melanggar Aturan Senat

WASHINGTON (AP) — Parlementarian Senat bilang bahwa perubahan pajak penyedia Medicaid, yang jadi bagia penting dari rencana pemotongan pajak dan pengeluaran Presiden Donald Trump, tidak sesuai aturan prosedur. Ini jadi pukulan berat buat Partai Republik yang ingin selesaikan paket ini minggu ini.

Biasanya, saran parlementarian jarang diabaikan. Pemimpin Partai Republik sekarang harus pilih opsi sulit. Mereka berharap pemotongan besar Medicaid dan program lain bisa menutupi triliunan dolar pemotongan pajak Trump. Sebelumnya, parlementarian juga menolak aturan Partai Republik yang larang imigran tertentu dapat akses kesehatan.

Beberapa anggota Partai Republik marah dan mau tantang atau pecat parlementarian non-partisan ini, yang kerja sejak 2012. Demokrat bilang keputusan ini hancurkan rencana mereka.

Sen. Ron Wyden, pemimpin Demokrat di Komite Keuangan Senat, bilang proposal Partai Republik bisa kurangi $250 miliar untuk program kesehatan, artinya "pemotongan Medicaid besar yang rugikan anak, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kerja."

Ini masalah buat Partai Republik yang mau mulai pemungutan suara akhir minggu ini buat penuhi tenggat Trump sebelum 4 Juli. Trump rencananya mau adakan acara di Gedung Putih untuk dorong Kongres selesaikan RUU ini.

Partai Republik juga kesulitan dukung perubahan Medicaid karena beberapa senator bilang itu terlalu ekstrim dan bisa buat jutaan orang kehilangan asuransi. Kantor Anggaran Kongres non-partisan bilang lebih dari 10,9 juta orang bisa kehilangan asuransi jika RUU ini disahkan.

Pemimpin Partai Republik andalkan perubahan pajak penyedia Medicaid dan batasan kesehatan lain untuk hemat miliaran dolar, biar bisa tutup pemotongan pajak triliunan dolar. Jika tidak disetujui, pemotongan pajak era Trump akan berakhir tahun ini, artinya pajak naik buat warga AS.

MEMBACA  Apakah Saham Tesla Layak Dibeli Sekarang?

Beberapa senator Partai Republik bilang pemotongan pajak penyedia Medicaid akan rugikan rumah sakit pedesaan yang butuh dana itu. Organisasi rumah sakit juga peringatkan ini bisa bikin banyak rumah sakit tutup.

Sen. Josh Hawley (R-Mo) yang lawan perubahan ini bilang dia bicara dengan Trump Rabu malam. Presiden minta dia kembali ke proposal awal dari DPR.

Negara bagian pakai pajak ini untuk danai Medicaid, terutama dengan naikin penggantian dana dari pemerintah federal. Kritikus bilang sistem ini seperti "pencucian uang", tapi hampir semua negara bagian (kecuali Alaska) pakai cara ini.

Lebih dari 80 juta orang di AS pakai Medicaid dan program Affordable Care Act era Obama. Partai Republik mau kurangi Medicaid kembali ke misi awalnya, yaitu layanan kesehatan buat wanita dan anak, bukan untuk banyak orang.

RUU yang disetujui DPR bakal bekukan pajak penyedia di level sekarang. Proposal Senat lebih ekstrim dengan kurangi pajak yang bisa dikenakan beberapa negara bagian.

Pemimpin Partai Republik bisa hapus atau revisi aturan yang melanggar. Tapi kalau lanjut, langkah ini bisa ditantang di pemungutan suara dan butuh 60 suara untuk menang—sulit di Senat yang terbagi 53-47 dengan Demokrat solid lawan RUU Trump.

Salah satu rencana Partai Republik adalah buat dana rumah sakit pedesaan senilai $15 miliar untuk bantu rugi pendapatan rumah sakit. Beberapa senator bilang ini terlalu banyak; yang lain, seperti Sen. Susan Collins (Maine), minta setidaknya $100 miliar.

Parlementarian kerja nonstop sejak akhir pekan lalu untuk evaluasi RUU sebelum pemungutan suara yang direncanakan Jumat.

Rabu malam, parlementarian juga tolak beberapa aturan yang blokir akses Medicaid, Medicare, dan program kesehatan lain buat imigran non-warga negara, termasuk aturan yang potong dana ke negara bagian yang izinkan migran masuk Medicaid.

MEMBACA  Lonjakan XRP Ripple hingga 9% saat Grayscale memperkenalkan XRP trust yang dapat membuka jalan bagi ETF

Sebelumnya, usulan potong bantuan makanan dan rencana bubarkan Consumer Financial Protection Bureau juga dinyatakan melanggar aturan Senat.