Undang-undang mewajibkan perusahaan Jerman untuk mengatasi pelanggaran HAM dan beberapa kerusakan lingkungan terkait aktivitas bisnis dan rantai pasok mereka.
Sejak diberlakukan, undang-undang ini memberikan konsekuensi yang terlihat. Contohnya, sopir truk di Jerman menuntut klaim upah, serikat pekerja Turki menggunakan hukum ini untuk menegakkan kebebasan berserikat, dan perusahaan Jerman menanggapi dampak lingkungan dari penambangan bahan baku di Afrika Barat.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa LkSG digunakan oleh karyawan dan pembela HAM, serta mendorong perusahaan untuk meninjau model bisnis mereka terhadap risiko HAM.
Meski begitu, para ahli mencatat banyak dampak undang-undang ini tidak mudah terlihat oleh publik. Sebagian besar perubahan terjadi dalam proses internal perusahaan atau di tahap rantai pasok yang lebih awal.
Analisis literatur terbaru oleh Institut HAM Jerman menemukan kurangnya penelitian ilmiah tentang hasil ini. Hal ini dikarenakan perubahan yang diharapkan undang-undang berjalan secara bertahap.
Keefektifan undang-undang ini sedang didiskusikan, terutama karena amendemen baru pada Direktif UE CSDDD yang membatasi ruang lingkup dan langkah penegakanya.
Beberapa asosiasi dagang telah melobi untuk mengurangi persyaratan regulasi di tingkat UE dan nasional.
Kritikus berpendapat LkSG memberlakukan persyaratan pelaporan dan beban administratif yang berlebihan, tanpa menyentuh realitas bisnis praktis. Namun, bukti dari LSM dan perusahaan menunjukan hal sebaliknya.
Penegakan hukum tetap menjadi masalah utama. Di Jerman, BAFA mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang ini tetapi menerima arahan dari kementerian terkait. Ini mempertanyakan kemandirian politiknya.
Pembatasan dari kementerian dapat menghambat kapasitas operasional BAFA. Selain itu, ada kekurangan dalam penanganan pengaduan dan pemberitahuan dari pihak ketiga, terutama terkait transparansi dan keterlibatan pengadu.
Jika Jerman menurunkan jumlah perusahaan yang tercakup LkSG agar sesuai dengan perkembangan regulasi UE, banyak entitas bisa dibebaskan dari kewajiban uji tuntas. Ini akan berdampak langsung pada pemangku kepentingan di rantai pasok mereka.
Artikel “‘Effective’ German supply chain law under threat from new proposals” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Just Style, sebuah merek milik GlobalData.
Informasi di situs ini disertakan dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum. Tidak dimaksudkan sebagai saran yang dapat diandalkan, dan kami tidak memberikan pernyataan, jaminan, atau kepastian apa pun, baik tersurat maupun tersirat, tentang keakuratan atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan saran profesional atau spesialis sebelum mengambil, atau tidak mengambil, tindakan apa pun berdasarkan konten di situs kami.