Filipina Mengatakan Langkah China di Laut China Selatan ‘Agresif, Tidak Profesional, dan Melanggar Hukum’ Oleh Reuters

“

MANILA (Reuters) – Tindakan China di Laut China Selatan adalah \”jelas ilegal\”, kata menteri pertahanan Filipina pada hari Senin setelah adanya bentrokan di perairan yang diperebutkan pada hari Minggu atas apa yang dikatakan Manila sebagai misi pengisian ulang untuk nelayan.

\”Kita harus mengharapkan jenis perilaku ini dari China karena ini adalah sebuah perjuangan. Kita harus siap untuk mengantisipasi dan terbiasa dengan jenis tindakan-tindakan China yang jelas ilegal seperti yang telah kita katakan berulang kali,\” Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro mengatakan kepada wartawan.

Tim tugas Laut China Selatan Manila menuduh kapal-kapal China menabrak dan menggunakan meriam air di dekat shoal Sabina terhadap kapal perikanan Filipina yang mengangkut makanan, bahan bakar, dan obat-obatan untuk nelayan Filipina.

Penjaga pantai China mengatakan kapal Filipina \”mengabaikan peringatan serius yang berulang kali dan dengan sengaja mendekati dan menabrak\” kapal penegak hukum China, menyebabkan terjadinya tabrakan.

Ditanya apakah insiden terbaru ini akan memicu kewajiban perjanjian antara Amerika Serikat dan Filipina, Teodoro mengatakan: \”Itu seperti memutar balik fakta. Mari kita cegah serangan bersenjata, itu yang lebih penting.\”

Pejabat-pejabat AS termasuk Presiden Joe Biden telah menegaskan \”komitmen yang tak tergoyahkan\” Washington untuk membantu Filipina melawan serangan bersenjata terhadap kapal dan tentaranya di Laut China Selatan.

\”Semua orang terlalu fokus pada serangan bersenjata, mari kita menjadi cukup kuat agar hal tersebut tidak terjadi,\” kata Teodoro.

Kedutaan China di Manila tidak segera merespons permintaan untuk memberikan komentar. Hari Senin adalah hari libur umum di Filipina.

Bentrokan pada hari Minggu telah menyita perhatian dari upaya untuk membangun kembali kepercayaan dan mengelola sengketa di Laut China Selatan setelah bulan-bulan konfrontasi.

China mengklaim kedaulatan hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk wilayah yang diklaim oleh Filipina, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Brunei.

Sebuah tribunal arbitrase internasional pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum internasional, sebuah keputusan yang ditolak oleh Beijing.

“