Dewan Direktur Federal Deposit Insurance Corporation menyetujui proposal pada hari Senin untuk mengurangi kebijakan era Biden yang meningkatkan pengawasan merger bank besar, demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut pada hari Senin.
Proposal tersebut akan sementara mengembalikan kebijakan merger yang berlaku sebelum tahun 2024 saat FDIC melakukan evaluasi lebih luas terhadap proses tinjauan merger bank, kata lembaga tersebut.
Langkah FDIC yang dipimpin oleh Partai Republik tersebut membatalkan upaya pimpinan sebelumnya dari Partai Demokrat untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap merger bank potensial, terutama ketika melibatkan perusahaan besar.
Kebijakan sebelumnya, yang diadopsi pada tahun 2024, akan mengharuskan bank-bank yang lebih besar yang melakukan merger untuk tunduk pada pengawasan yang lebih ketat. Sebagai contoh, kebijakan sebelumnya menunjukkan bahwa setiap merger bank yang menghasilkan perusahaan dengan aset lebih dari $50 miliar harus menjadi subjek dari rapat umum dan umpan balik, dan merger yang menghasilkan bank dengan aset lebih dari $100 miliar harus tunduk pada analisis yang diperketat untuk risiko stabilitas keuangan.
Kebijakan yang lebih ketat tersebut muncul dalam konteks dorongan lebih luas untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap merger industri selama pemerintahan Biden, yang diperkirakan akan mundur di bawah pemerintahan Trump yang lebih mendukung bisnis.
Bank-bank telah mengeluh selama bertahun-tahun bahwa proses untuk mendapatkan persetujuan regulasi untuk merger sangat kompleks, lama, dan tidak transparan. Bank Policy Institute, yang mewakili perusahaan-perusahaan besar, mengkritik kebijakan FDIC sebelumnya, dengan argumen bahwa kebijakan tersebut memperparah ketidakpastian regulasi bagi bank-bank dan melampaui batasan yang ditetapkan oleh Kongres.
(Pelaporan oleh Bhanvi Satija di Bengaluru; Penyuntingan oleh Alan Barona dan Stephen Coates)