Ketidakpastian ternyata jadi penghalang besar untuk rencana Presiden Donald Trump menghidupkan lagi sektor industri. Ini karena banyak CEO ragu-ragu untuk investasi di AS, kata survei terbaru.
Dalam pertemuan tertutup para eksekutif puncak yang diadakan Yale School of Management, 62% peserta mengatakan mereka tidak berencana investasi lebih banyak di manufaktur dan infrastruktur AS.
Profesor Yale, Jeffrey Sonnenfeld, bilang ke Wall Street Journal bahwa tarif, aturan imigrasi ketat, dan kekhawatiran ekonomi telah mengikis kepercayaan diri mereka untuk investasi baru. “Mereka menahan diri untuk tidak melakukan apapun,” ujarnya.
Temuan lain dari jajak pendapat menunjukkan 71% percaya tarif merugikan bisnis mereka, dan sekitar tiga perempat setuju dengan pengadilan yang memutuskan tarif global Trump tidak legal.
Memang, pemerintahan Trump telah dapat janji dari perusahaan top seperti Apple dan Nvidia untuk investasi di produksi AS. Perusahaan farmasi juga janji akan invest di AS minggu ini.
Gedung Putih juga mencari cara untuk memanfaatkan $550 miliar yang dijanjikan Jepang dalam kesepakatan dagang dengan AS untuk membangun pabrik dan infrastruktur, menurut Journal.
Jurubicara Gedung Putih, Kush Desai, bilang dalam pernyataan bahwa pemerintahan bekerja sama dengan pemimpin bisnis untuk pulihkan ekonomi AS, dan komitmen investasi triliunan dolar mencerminkan agenda pro-pertumbuhan.
Dalam survei terpisah dari Business Roundtable, 38% CEO mengharapkan perusahaan mereka meningkatkan belanja modal dalam enam bulan ke depan, naik dari 28% di kuartal kedua.
Tapi CEO Business Roundtable Joshua Bolten bilang pandangan itu tidak mewakili produsen. Dia bilang ada sektor-sektor, seperti manufaktur, yang masih menghadapi tantangan.
Dalam survei Yale, 80% mengatakan tekanan Trump pada Federal Reserve tidak demi kepentingan terbaik AS jangka panjang, dan 71% mengatakan Trump telah melemahkan kemandirian Fed.
Pembicaraan dalam pertemuan CEO tertutup juga fokus pada “state capitalism,” mengingat kesepakatan pemerintah dengan perusahaan chip dan kepemilikannya di beberapa perusahaan, kata Journal.
“Pemerintah tidak seharusnya memilih pemenang atau pecundang di berbagai sektor,” kata CEO Snap-on Nick Pinchuk kepada Journal.