Buka buletin "White House Watch" gratis
Panduanmu untuk memahami apa arti masa jabatan kedua Trump bagi Washington, bisnis, dan dunia.
Donald Trump punya pilihan hukum terbatas untuk menerapkan tarif global besar-besaran setelah putusan pengadilan hari Rabu yang membatalkan tarif "hari pembebasan"-nya, menurut ahli hukum internasional.
Pengadilan Perdagangan Internasional AS memutuskan bahwa Trump menyalahgunakan undang-undang kekuatan ekonomi darurat saat mengumumkan tarif bulan lalu, yang tujuannya mengurangi defisit dagang dengan banyak negara.
Ahli hukum bilang pengadilan sudah menentukan bahwa Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) jelas tidak dirancang untuk mengatasi masalah neraca pembayaran.
Pemerintah mengatakan akan banding. Kalau putusan ini tetap berlaku, Trump harus cari jalan hukum lain.
Lorand Bartels, profesor hukum dagang internasional di Universitas Cambridge, bilang putusan ini menunjukkan bahwa IEEPA—undang-undang zaman Perang Dingin untuk masalah keamanan nasional—tidak bisa dipakai untuk urusan perdagangan.
Pengadilan menunjuk undang-undang lain—Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974—yang memungkinkan presiden menerapkan tarif sementara untuk atasi defisit neraca pembayaran AS yang besar.
Tapi, Pasal 122 hanya memberi kekuatan terbatas, kata Bartels. Presiden cuma bisa tarif sampai 15% selama 150 hari sebelum minta izin lagi dari Kongres.
"Putusan ini jelas: solusi untuk masalah neraca dagang adalah Pasal 122. Tapi tantangan Trump adalah kekuasaannya terbatas. Jadi, secara hukum, cara terbaiknya adalah ubah undang-undang untuk hapus batasan Pasal 122," ujarnya.
Putusan ini tidak membatalkan tarif Pasal 232, yang sekarang berlaku untuk baja, aluminium, dan mobil. Baik pemerintahan Trump maupun Biden pakai pasal ini untuk lindungi sektor penting dengan alasan keamanan nasional.
Pemerintahan Trump sedang selidiki sektor lain, seperti farmasi dan dirgantara, dengan Pasal 232. Ini bisa bikin tarif baru, tapi tidak seluas tarif 10% yang Trump terapkan ke semua negara April lalu.
Pilihan lain termasuk Pasal 338 Undang-Undang Tarif 1930, kata Mona Paulsen, asisten profesor hukum ekonomi internasional di LSE.
Undang-undang ini—yang belum pernah dipakai—memungkinkan presiden terapkan tarif kalau bisnis AS dirugikan oleh diskriminasi tidak adil dari negara lain.
Tarif maksimal 50%, sama seperti ancaman Trump ke EU minggu lalu sebelum dia setuju tunda penerapannya.
Paulsen bilang pilihan Trump pakai 50% mungkin punya arti penting. "Buat saya dan pengamat hukum dagang, waktu Trump ancam tarif 50% ke EU, kami penasaran apa dia dalam batas Pasal 338," katanya.
Opsi ketiga adalah pakai Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang tumpang-tindih dengan Pasal 338. Ini memungkinkan AS tarif negara yang melanggar perjanjian dagang internasional dengan cara diskriminatif.
Pemerintahan Trump pertama pakai ini tahun 2018 untuk kenakan tarif impor dari China, dengan alasan China pakai transfer teknologi paksa dan langgar aturan kekayaan intelektual.
Putusan pengadilan ini memicu seruan agar Trump kembali ke Kongres untuk sahkan tarif sebagai bagian dari RUU pajak unggulannya. RUU ini sudah lolos DPR minggu lalu, tapi belum divoting di Senat.
Charles Benoit, penasihat dagang Coalition for a Prosperous America, bilang tarif Trump akan lebih kuat kalau punya dasar hukum yang jelas.
"Kami rencanakan tarif 3 triliun dolar dalam 10 tahun. Masak pakai IEEPA? Kongres tidak buat undang-undang untuk ini? Ide buruk," katanya di video di X.