Denpasar (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta para gubernur di seluruh Indonesia untuk mengadakan rapat bulanan guna memantau perkembangan Koperasi Desa dan Kota Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
“Kami minta gubernur membimbing bupati, dan bupati membimbing kepala desa. Jika memungkinkan, gubernur sebaiknya bertemu dengan bupati sekali sebulan,” kata Zulkifli, yang akrab disapa Zulhas.
Dalam Pertemuan Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Kopdes Merah Putih di Denpasar pada Jumat, dia mengatakan rapat ini bertujuan memastikan pengawasan dan dukungan yang konsisten untuk program tersebut.
Dia juga menyarankan bupati atau wali kota mengadakan pertemuan dua mingguan dengan kepala desa agar masalah bisa diselesaikan lebih cepat.
Sebagai contoh, dia menyebut gap harga antara harga pembelian pemerintah untuk gabah—Rp6.500 per kilogram—dengan Rp5.500 per kilogram yang diterima petani dari Bulog. Dengan koordinasi yang lebih baik, perbedaan seperti ini bisa dilaporkan dan ditangani di tingkat provinsi.
“Ini tentang kerja sama. Visi Presiden adalah desa menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan lokal, dan ini butuh dukungan,” ujar Zulhas.
Dia mencatat bahwa pelaksanaan Kopdes Merah Putih memerlukan setidaknya tiga tahun dukungan konsisten. Berbeda dengan pendekatan kesejahteraan sebelumnya yang fokus pada bantuan sosial, inisiatif ini bertujuan memberdayakan masyarakat melalui koperasi berkelanjutan.
“Sebelumnya, kami memberikan bantuan langsung, tapi itu sering berujung pada gagal bayar. Sekarang, kami ingin melakukan dengan cara yang benar,” katanya.
Sebagai ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih, Zulkifli mendorong pemimpin daerah memastikan koperasi di setiap desa menerapkan model bisnis yang layak.
Dia menyebut tujuh model yang disarankan: outlet pupuk, titik distribusi LPG, toko sembako, agen bank Himbara, layanan logistik, perdagangan beras dan gabah, serta apotek.
“Untuk desa pertanian, menjadi distributor pupuk otomatis menguntungkan karena ada subsidi. Koperasi akan menangani distribusi langsung ke petani, tanpa perlu izin tambahan dari Pupuk Indonesia,” jelasnya.
“Ini tentang menghilangkan tengkulak di desa. Saat ini, beras dijual Rp8.000, tapi petani hanya dapat Rp6.500. Artinya ada tengkulak yang harus kita hilangkan bersama,” tambahnya.