Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri sedang promosikan Kawasan Industri Halal (KIH) Sidoarjo ke para investor untuk mendukung tujuan Indonesia menjadi pusat halal global.
“Kami sedang promosikan Kawasan Ekonomi Khusus Halal di Sidoarjo. Kami juga punya fasilitas serupa di Banten dan Riau,” kata Staf Ahli Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Ekonomi, Dindin Wahyudin, dalam acara “Halal Indonesia Goes Regional: Dialog Perluasan Pasar untuk Kawasan Industri Halal Indonesia” di Surabaya pada Selasa (26 Agustus).
Dia menjelaskan bahwa KIH Indonesia ditunjuk untuk industri yang memproduksi produk halal berdasarkan hukum Islam, didukung oleh infrastruktur dan fasilitas untuk menjamin integritas halal dari hulu ke hilir.
Menurut Wahyudin, pemerintah sedang genjot pengembangan KIH lewat proyek-proyek infrastruktur seperti laboratorium halal dan pusat logistik halal.
Upaya standarisasi juga sedang berjalan melalui pembentukan sistem jaminan produk halal (JPH) yang komprehensif untuk memastikan semua produk memenuhi standar halal, tambahnya.
Lebih lanjut, pemerintah mengajak kolaborasi untuk merumuskan strategi nasional pengembangan industri halal, ungkap Wahyudin.
Indonesia saat ini mengembangkan beberapa KIH, termasuk Modern Halal Valley di Cikande, Banten; Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur; dan Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau.
Wahyudin mengatakan bahwa promosi diplomatik KIH bertujuan untuk menarik investasi langsung asing (FDI) dan juga investasi outbound.
“Investasi outbound artinya mengekspor produk halal kita ke luar negeri,” jelasnya.
Sejauh ini, KIH Sidoarjo telah menerima minat investasi dari beberapa negara, termasuk Korea Selatan, Malaysia, dan Jepang.
“Kalau investasi ditujukan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), itu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tapi ada juga lembaga khusus di dalam Kementerian Ekonomi,” catatnya.
Dia menambahkan bahwa insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance membuat KEK menarik bagi investor.
“Inti utama dari KEK adalah pengurangan pajak, yang membuatnya lebih menarik dibanding investasi di area non-KEK,” tutupnya.
Berita terkait: Indonesia dan Xinjiang perdalam kerjasama perdagangan dan industri halal
Berita terkait: Indonesia dan Korea Selatan perdalam kolaborasi industri halal
Berita terkait: Indonesia dan Peru eksplor kemitraan sertifikasi halal
Penerjemah: Astrid Faidlatul, Resinta Sulistiyandari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025