Selasa, 8 Juli 2025 – 06:22 WIB
Jakarta, VIVA – DPR RI udah bikin tim supervisi buat ngawal penulisan ulang sejarah yang dikerjain Kementerian Kebudayaan RI (Kemenbud RI). Ketua DPR RI Puan Maharani bilang proyek nulis ulang sejarah harus dilakukan sejelas-jelasnya.
Baca Juga:
Nasdem Minta MPR Sikapi Putusan MK soal Pemilu Dipisah: Jangan Sampai Deadlock
DPR bikin tim supervisi karena proyek ini banyak kontroversi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bilang pembentukan tim ini diputusin setelah konsultasi sama Puan dan pimpinan DPR lain.
Puan minta penulisan sejarah jangan sampe hapus fakta penting. Ia bilang, sejarah harus dihargai dan dihormati.
Salah satu yang jadi sorotan adalah kasus pemerkosaan massal di tragedi 1998. Ini muncul setelah Menbud Fadli Zon bilang gak ada bukti soal pemerkosaan massal ’98.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon (Doc: Menbud)
📷 VIVA.co.id/Natania Longdong
Baca Juga:
Pemerintah Petakan Risiko hingga Tata Kelola Anggaran Imbas Putusan MK soal Pemilu Dipisah
Puan gak mau ada pihak yang dirugikan atau dihilangkan jejaknya dalam penulisan ulang sejarah. Proses harus transparan dan akuntabel.
"Kita harus menghargai sejarah. Jangan ada yang dirugikan atau dihilangkan," kata Puan.
Ia juga ingatkan jangan sampe ada fakta sejarah yg dihapus. Saat ditanya soal rencana hapus istilah ‘Orde Lama’, Puan bilang:
"Sejarah tuh tetap sejarah, harus dikaji baik-baik. Kalau mau diperbaiki, silakan, tapi jangan sampe ada yg tersakiti."
Puan tekankan pentingnya transparansi dan mengingatkan pesan Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah) dari Bung Karno.
Proyek ini melibatkan 113 sejarawan, tapi beberapa mundur karena nemuin kejanggalan. Sebelumnya, Komisi X DPR minta proyek ini ditunda atau dihentikan karena kontroversinya.
Tim supervisi terdiri dari Komisi III (hukum) dan Komisi X (pendidikan & budaya). Dasco bilang tim ini bakal kerja profesional buat pastikan sejarah ditulis dengan benar.
"Setelah konsultasi, DPR bentuk tim supervisi buat nulis ulang sejarah," kata Dasco, Sabtu (5/7/2025).
Halaman Selanjutnya
"Kalau ada fakta sejarah yg dianggap gak perlu, apa bener? Kan banyak ahli sejarah yg bilang harus jujur," jelas Puan.