loading…
Berbagai tantangan mendasar dalam penyusunan dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi sorotan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau ILUNI FEB UI. Foto/Dok
JAKARTA – Tantangan-tantangan pokok dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mendapatkan perhatian serius. Dalam sebuah diskusi bersama Fraksi Partai NasDem DPR RI pada hari Kamis (2/10), Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) mendesak pemerintah dan DPR untuk mengembalikan fungsi APBN sebagai instrumen untuk kesejahteraan sosial.
Kepala Unit Public Policy ILUNI FEB UI, Rizki Nauli Siregar, menegaskan bahwa APBN adalah sebuah amanah yang sakral dari masyarakat kepada pemerintah dan DPR, yang harus digunakan dengan tepat dan juga adil.
“Masyarakat memberikan amanah yang sakral kepada pemerintah dan DPR untuk bisa menyusun anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Anggaran ini harus bisa dijadikan alat untuk alokasi yang adil, alat distribusi yang memberdayakan kelompok lemah, dan alat stabilisasi untuk menghadapi guncangan dari dalam dan luar negeri,” tegas Rizki.
Dia juga menyoroti kecenderungan perpindahan program prioritas dari daerah ke pusat. Pola ini, bukannya menciptakan nilai tambah, malah memperlihatkan pergeseran ruang fiskal yang justru mengurangi peranan daerah.
“Ke depannya, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dari pusat tidak mengkooptasi daya saing lokal, tetapi justru memperluas kapasitas dan ruang gerak daerah untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan,” tambahnya.