Utang Indonesia sejauh ini sesuai untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, menurut Wakil Koordinator Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. Manajemen utang terus dilakukan dengan hati-hati dan terukur dengan mempertahankan tingkat suku bunga, mata uang, likuiditas, dan risiko jatuh tempo yang optimal sehingga anggaran negara dapat tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
“Pemerintah melakukan pendanaan melalui utang untuk memenuhi kebutuhan pendanaan anggaran negara ketika pendapatan negara belum sepenuhnya mampu mendanai semua belanja negara atau ketika diperlukan pendanaan investasi,” kata Irawan dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kementerian pada hari Sabtu.
Selama periode 2014–2019, rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) pemerintah berada dalam kisaran 24,68–30,23 persen. Angka tersebut naik pada tingkat yang moderat, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
Meskipun terjadi peningkatan pengeluaran yang signifikan akibat pandemi COVID-19, pemerintah berhasil mengendalikan laju peningkatan utang pemerintah dari tahun 2021 hingga sekarang.
Pada tahun 2023, utang pemerintah tercatat sebesar 39,21 persen dari PDB. Rasio utang Indonesia lebih rendah dari Malaysia (67,3 persen), China (83,6 persen), dan India (82,7 persen) pada tahun 2023.
Pada bulan Juli 2024, rasio utang menurun menjadi 38,68 persen, jauh dari ambang batas 60 persen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Irawan mencatat bahwa struktur utang pemerintah dikategorikan sebagai sehat. Pada bulan Juli 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah dianggap cukup aman dengan rata-rata jatuh tempo tertimbang delapan tahun.
Dari segi komposisi, utang pemerintah didominasi oleh surat utang negara (SUN) dalam negeri, yang menyumbang 70,49 persen dari utang; SUN valuta asing, 17,27 persen; dan pinjaman, 12,24 persen.
“Pemerintah terus mendorong pasar SUN agar lebih efisien sehingga dapat meningkatkan ketahanan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal juga diakui oleh lembaga internasional. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia telah menunjukkan disiplin fiskal yang kuat, memberikan cukup ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko masa depan sambil terus mendorong pertumbuhan ekonomi.
IMF memproyeksikan bahwa utang Indonesia akan terus menurun hingga mencapai sekitar 38,3 persen dalam jangka menengah, didorong oleh perbedaan antara bunga dan pertumbuhan yang terakumulasi. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mengurangi rasio utang terhadap PDB melalui optimalisasi pendapatan negara dengan melakukan reformasi pajak, reformasi pengelolaan sumber daya alam, dan insentif fiskal yang terukur.
“Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025, pembiayaan utang (bersih) direncanakan sebesar Rp775,9 triliun (sekitar US$50,37 miliar), diprioritaskan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.